Dalam aksi damai tersebut, para buruh menuntut upah secara layak sebagaimana ketentuan pemerintah yang sejak tahun 2012 mereka tidak penerimanya. Menurut buruh, PT.STD membayar upah dibawah ketentuan Upah Minimum Sektoral Kota, karena menurut surat yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang bahwa STD tidak masuk dalam golongan upah minimum sektoral.

Koordinator Aksi Siti Nurrofiqoh mengatakan, Pengawas Ketenagakerjaan Kota Tangerang telah berlaku keliru dalam penilaian terhadap PT.STD dan berdampak merugikan para buruh. "Kami minta DPRD Kota Tangerang, untuk sungguh-sungguh membantu Penegakan Hukum melalui fungsi Monitoring nya, agar hak buruh dapat terpenuhi," ujarnya.

Perwakilan buruh langsung diterima oleh Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi. Ia menyampaikan bahwa aspirasi buruh akan segera ditindaklanjuti oleh Komisi II DPRD Kota Tangerang untuk mencari Solusi terbaik.

"Aspirasi rekan-rekan buruh segera kami tindaklanjuti, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, yah seminggu lah segera kita panggil pihak terkait untuk mencari solusi terbaik," tandas Suparmi.