Dijelaskan Presiden Jokowi, dari total 126 juta juta bidang tanah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, saat ini baru 46 juta bidang tanah yang bersertifikat. Jokowi pun meminta Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, memastikan semua target sertifikasi tercapai.

"Insya Allah tahun 2025 semua sudah bersertifikat," ungkap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menargetkan bila pada tahun ini, 9 juta sertifikat harus dikeluarkan. Capaian itu harus terealisasi, mengingat pada tahun sebelumnya justru semua target sertifikasi telah terlampaui.

"Target tahun 2017 itu 5 juta harus keluar, tahun 2018 sebanyak 7 juta harus keluar, 2019 9 juta harus keluar.  Tapi semua melampaui target, tahun 2017 itu 5,4 juta keluar, tahun 2018 ada 9,4. Untuk tahun ini saya minta ke Pak Menteri 9 juta targetnya," terangnya.

Jokowi terangkan, penerbitan sertifikat tanah harus dipercepat hal ini untuk menghindari terjadinya konflik lahan yang terjadi. Oleh karenanya dia merubah target sertifikasi, di mana saat awal-awal program hanya 500 ribu pertahun lalu ditingkatkan hingga target 9 juta pada tahun 2019 ini.

"Oleh sebab itu kepada Menteri BPN, ini nggak bisa lagi setahun hanya 500 ribu (sertifikat) se Indonesia. Artinya bapak-ibu harus menunggu selama 160 tahun baru dapat, mau?. Kalau sudah terjadi sengketa lahan, apalagi sampai masuk ranah hukum, masuk pengadilan, bisa bertahun-tahun saling gugat," tukasnya.

Dalam kesempatan itu juga, Jokowi sempat mendengarkan pengakuan seorang penerima sertifikat bernama, Naran (49). Pria asal Pamulang itu pun dipanggil maju kedepan panggung untuk menceritakan pengalaman saat mengurus sertifikat tanah. Dihadapan Jokowi, Naran mengaku sempat kesulitan mengurus sertifkat tanahnya pada tahun 2014 lalu.

"Waktu itu saya sempat urus sertifikat, tapi sudah dua tahun nggak jadi-jadi, padahal sudah pake notaris. Alasannya entar-besok, entar-besok, akhirnya berkasnya saya ambil lagi. Tapi saat itu bapak belum menjadi presiden," ungkap Naran, tak pelak, pengakuan Naran disambut gelak tawa ribuan peserta lainnya.

Naran bilang, barulah kemudian selepas hari raya Idhul Fitri tahun 2018 lalu dia kembali mengurus sertifikat tanahnya melalui Prona. Semua prosesnya tidak dikenakan biaya hingga diterimanya sertifikat itu pada saat ini.

"Alhamdulillah sekarang sudah ada serrtifikat," ujar dia.