Menurut Airin Rachmi Diany WaliKota Tangsel, harus membuat cover Note, semacam surat pernyataan dari notaris didukung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) soal status tanah tersebut. Hal terkait fasos dan fasum yang akan di jadikan mapolres.

"Paling tidak nanti dari pengembang harus membuat cover note, semacam surat pernyataan dari notaris didukung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) soal status tanah tersebut." katanya.

Untuk itu pihaknya sedang kordinasi dengan pengembang BSD agar mengupayakan proses legal formal tanah melalui surat keterangan. BSD juga harus melakukan kordinasi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga secara legal formal tanah itu betul-betul bebas dari masalah.

"Ini belajar dari pengalaman bahwa di salah satu kota di Kalimantan, pembangunan Polres rupanya lahan yang ditempati bermasalah. Maka Kapolda Metro tidak mau terjadi hal yang sama," ungkapnya.

Bila adminstrasinya sudah lengkap, berkas dari pengembang tersebut akan dia serahkan kepada DPRD Tangerang Selatan. Penyerahan itu sehubungan dengan adanya tim pansus aset untuk mengkaji secara detail aset yang diserahkan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan ke Polda Metro Jaya.

"Karena ini tanah fasos fasus dari pengembang diserahkan kepada Pemkot kemudian Pemkot menyerahkan kepada DPRD dan mereka akan bentuk tim pansus. Nanti setelah diserahkan DRPD harus memparipurnakan penyerahan aset ke Polda Metro," ujarnya.

Kendati tahun ini tidak dibangun, Airin menyatakan, bulan ini juga dirinya menganggarkan dana hibah sebesar Rp 33 miliar untuk pembangunan Polres Metro Tangerang Selatan.

"Nanti, ketika sudah di paripurnakan, lahan dan dana hibah pembangunan akan kami serahkan secara bersamaan kepada Polda Metro Jaya," imbuhnya.