Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Publik yang digelar oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) yang berlangsung di SerpongTangsel pada Selasa (13/12/2016).

Presidium Forum Banten Bersih Beno Novit kepada para aktivis anti korupsi mengingatkan agar melihat proses pelayanan publik disekitar masyarakat untuk mengetahui proses penganggaran maupun pelayanannya.

"Dimana masih cukup banyak terjadi penyalahgunaan anggaran. Jika sudah melihat hal ini maka kita akan mengetahui proses terjadinya korupsi, apakah berasal dari sumber anggaran yang tidak benar atau memang oknum pelayanan aparatnya," kata Beno.

Beno jelaskan, sejak beberapa waktu lalu, gerakan anti korupsi mulai bergerak dengan melibatkan masyarakat sipil yang merupakan jaringan ICW.

"Kedepannya kami akan terus membudayakan anti korupsi yang dimulai dari dunia maya, namun dari bawah atau grassroot terus dilakukan sosialisasi anti korupsi," ungkapnya.

Di Provinsi Banten, kata Beno, juga sudah dijadikan pilot project oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membuat Mou bersama Pemprov Banten.

"KPK nantinya akan dilibatkan dalam penyusunan anggaran tujuannya adalah upaya pencegahan terjadinya korupsi. KPK bekerjasama dengan organisasi Anti Korupsi yang ada di Banten untuk melakukan pengawasannya," beber dia.

Sementara itu Aktivis Pemuda Muhammadiyah‎ Virgo Sulianto menjelaskan tentang istilah korupsi berjamaah yang artinya korupsi dilakukan secara bersama-sama mulai dari bawahan sampai atasan. Untuk mengatasi semua itu, adalah dengan melakukan perlawanan secara berjamaah juga yakni melalui gerakan Anti Korupsi Berjamaah juga.

"Artinya seluruh masyarakat sama-sama atau berjamaah juga dalam mencegah terjadinya korupsi," kata Virgo.

Selain di pemerintahan, korupsi disinyalir terjadi juga didunia politik. Hal ini dijelaskan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin.

Dia bilang, korupsi juga tidak menutup kemungkinan terjadi dalam dunia politik dalam hal ini Partai Politik. "Salah satu yang harus menjadi perhatian publik adalah dana kampanye, di mana disinyalir masih rawan akan adanya praktik korupsi," pungkasnya. (Hen)