Data dan informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya, PDIP membandrol Rp 25 juta, Partai Hanura Rp 20 juta, Partai Gerindra Rp 20 juta, Partai Demokrat Rp 10 juta, PPP Rp 10 juta, dan Partai Amanat Nasional (PAN) Rp 10 juta.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Banten, Dr. H. Yandra Doni mengungkapkan, partai yang melakukan penjaringan menurutnya partai tersebut kurang efektif dalam melihat potensi SDM yang ada di daerah Tangsel. Seharusnya partai politik bukan lagi menungu kandidat menghampiri partai tapi sudah saatnya partai yang langsung memsurvei tokoh manakah yang layak diusung dan direstui untuk dimenangkan dalm kontestasi Pilkada 2015.

"Partai yang melakukan penjaringan itu partai yang tidak dapat melihat tokoh yang kedepan berpotensi memimpin. Seharusnya partai jauh sebelumnya, harus mampu menyerap dan layak untuk maju lalu datamgi tokoh tersebut untuk komitmen membangun Tangsel," ungkap Dr. H. Yandra Doni.

selain itu, lanjut Doni, seharusnya dalam penjaringan, partai politik membebaskan biaya formulir atau gratis untuk para bawalkot. jika hal demikian, artinya ukuran keseriusan bukan saja dilihat dari aspek finansialnya saja tapi jaringan yang dimilikinya.

"Harusnya mampu menyerap dan layak siapa yang maju, lalu datangi tokoh tersebut. bila tidak, sama saja partai tidak memiliki hasil survey terutama track record kandidat." Lanjutnya.

sementara dirinya mengungkapkan bila Persatuan Indonesia (Perindo), partai besutuan Hary Tanoesoedibjo bila ikut serta dalam peran Pilkada 2015 di Kota Tangsel, pihaknya tidak akan ikut membuka penjaringan seperti partai lainnya. Pasalnya, penjaringan itu tak jauh berbeda dengan pedagang politik.

"Penjaringan itu sama saja pedagang politik,, penjaringan aja bayar ko,, kita tidak melakukan penjaringan,, saya tidak sepakat untuk mendaftar bayar."Tegasnya.

sementara ditempat yang berbeda, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Djaka menilai, dengan sistem politik seperti ini, tentu saja bisa berdampak pada kualitas pemimpin yang akan terpilih dari jalur parpol.

"Cara seperti itu jelas saja akan berdampak pada kualitas pemimpin, karena calon pemimpin dengan kualitas terbaik akan terganjal dengan biaya yang mahal sejak awal itu," ujarnya.

Dia berpendapat, semestinya biaya adminsitrasi harus wajar dan tidak sampai pada puluhan juta rupiah, "Kalau sewajarnya saja itu masuk akal," ucapnya.

Menurutnya, parpol semestinya lebih mengutamakan kualitas pemimpin yang akan diusung sebagai calon walikota, bukan hanya dilihat dari materi yang dimiliki pemimpin yang akan diusung.

"Semestinya kualitas pemimpin yang ditentukan itu bukan dilihat dari materinya." Tuturnya.