Para Capres Idealnya Dibawah 50 Tahun
JAKARTA- Ketua DPP Partai Hanura Yudhi Chrisnandi mengatakan Indonesia idealnya memiliki capres dibawah usia 50 tahun. “Ya, ini bicara idealnya, tentu kalau bicara pragmatisnya agak berbeda,” katanya dalam diskusi ‘Pemuda dan kepemimpinan bangsa’ di Jakarta, Kamis,(24/10).Selain itu, kata Mantan Politisi Golkar, ke depan realitisnya pasangan capres tua dan muda yang berasal dari era sebelum dan sesudah reformasi. “Sebab, sulit kalau hanya berasal dari era baru sekarang, di mana seorang presiden itu harus mengenali persoalan bangsanya secara otentik,” ujarnya.
Menurut Yudhi, legitimasi presiden 2014 mendatang juga harus kuat, agar mampu menjaga stabilitas politik nasional. Sebab, jika partisipasi masyarakat tidak memadai dalam pemilu, maka legitimasinya akan rendah, dan pasti sulit menciptakan stabilitas politik nasional. “Selain itu jejak rekamnya harus jelas, agar mengenali, dan respon terhadap persoalan bangsa,” tuturnya.
Lebih jauh kata Yudhi, capres itu berintegritas, berkarakter, rekam jejak kebangsaannya bagus, idealis, tidak mengekor kaum tua yang hanya akan melenggengkan kekuasaan. Bukan orang kaya baru, pengalaman memadai, mau belajar, pengetahuan memadai, mempunyai jaringan ketokohan yang luas, tidak ujuk-ujuk, dan tidak memiliki pemahaman kebangsaan yang memadai. “Pemimpin nasional itu dituntut memikirkan era sebelum dan sesudah reformasi, dan punya visi sosio nasionalis religius sebagai sebuah karakter dalam memimpin. Lalu, siapa? Bisa Anis Baswedan, Gita Wirjawan, Pramono Anung, Lukman Hakim Saifuddin dll,” ujarnya.
Fadli Zon mengakui pelambatan generasi itu akibat sistemnya salah dan demokrasi cenderung liberal, mahal, transaksional, dan kriminal. “Harusnya demokrasi yang dibangun adalah demokrasi berdasarkan ekonomi, politik, dan sosial, sehingga akan dilakukan dengan gotong royong. Tapi, karena mahal, maka orang muda dan tak beruang tersingkir dalam pertarungan,” tambahnya.
Tragisnya lagi, pemimpin partai harus mencari uang sebagaimana halnya perusahaan, maka wajar kalau kemudian terjadi transaksional, money politics, korupsi di Banggar DPR, main proyek dengan kementerian, dan sebagainya. “Jadi, sudah tak menghiraukan lagi program dan kaderisasi partai,” imbuhnya. **cea
