"Kami (KPU) tidak pernah membuat kaos untuk PPK dan PPS yang di kolektifkan seperti itu. Kalau misalkan ada dari PPK atau PPS yang punya inisiatif membuat seragam kaos atau safar. Ya itu hak mereka," katanya kepada detakbanten.com, Senin, (14/11/2016).

Ketika ditanyakan apakah ada kemungkinan pengadaan kaos dilakukan oleh salahsatu komisioner (anggota) KPUD, Sujai menyebut, pihaknya akan melakukan cros cek terlebih dahulu.

"Saya tidak mau berandai-andai, tapi akan kita cek dulu apakah benar ada yang seperti itu," tegasnya.

Kata dia, jika pun ternyata betul ada salahsatu komisioner yang melakukan pengadaan kaos seperti itu, bisa dipastikan dilakukan secara perorangan.

"Kalau kita ini kan dalam pengambilan keputusan sifatnya kolektif kolegial, kalaupun misalkan ada yang seperti itu, ya itu personnya bukan KPU-nya. Jadi saya pastikan sekali lagi, secara institusi tidak ada di KPUD Pandeglang melakukan hal seperti itu," tandasnya.

Sebelumnya, berdasar informasi yang didapat detakbanten.com, diduga telah ada pembuatan kaos untuk para anggota PPK dan PPS. Disebutkan pula jika harga kaos tersebut dibanderol dengan harga Rp. 70.000 per buah. Sementara anggaran untuk pembuatan kaos atau seragam, sejatinya tidak ada dalam anggaran yang ada, baik di tingkat PPK maupun di PPS.