Tiga Tahun Pengadaan Buku BOSDA Dimonopoli
detaktangsel.com - TANGSEL, Penjualan buku lembaran kerja siswa (LKS) di Kota Tangerang Selatan saat ini semakin merajalela. Bahkan, sejak tiga tahun lalu penjualan buku LKS dari anggaran BOSDA dikuasai distributor berinisial 'D'.
Menurut informasi yang disampaikan Ketua LSM Perkota Nusantara Tangerang Selatan, Andi Nawawi, bahwa penjualan buku LKS dari anggaran BOSDA dimonopoli oleh pengusaha 'D' yang di back up oleh salah satu Kepala UPT pendidikan Kecamatan Serpong Utara, berinisial 'H', Rabu (22/1).
Sementara itu, sumber lain (nama-red) juga penerbit membeberkan bahwa pada awalnya pihak-pihak yang dilibatkan dalam persiapan pengadaan buku LKS hanya pengusaha berinisial B, T, S, J, dan S. Namun tiba-tiba masuk 'D' dan menguasai seluruh peredaran/penjualan buku LKS di Kota Tangsel.
Salahsatu pemegang kuasa penjualan (distributor) di Tangsel menjadi salah satu penguasa di Tangsel mengeluhkan adanya monopoli penjualan buku tersebut.
Menurutnya, sistem yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Tangsel dalam pengadaan buku LKS yang bersumber dari anggran BOSDA, Pelaksana atau Penerbit ditunjuk langsung oleh Dindik.
" Selama 3 tahun ini dari 2011 - 2013, proyek pengadaan buku LKS dari sumber anggaran Bosda, pelaksana atau penerbit ditunjuk oleh dinas, ya dia-dia juga." ungkap narasumber yang enggan disebut namanya.
Sementara itu, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang H Sanaman ketika dikonfirmasi beberapa hari lalu, mengenai adanya LKS berbayar padahal sudah dianggarkan dalam anggaran BOSDA, pada awalnya berkelit tidak ada dan tahu-menahu. Namun, ketika disodorkan nama-nama pelaku/pemain buku LKS berbayar, H Sanaman akhirnya mengakuinya juga.
Dijelaskan Sanaman, pihaknya sudah mengingatkan kepada seluruh sekolah dalam binaannya untuk tidak melakukan penjualan buku LKS yang sudah dianggarkan dalam BOSDA. Namun, menurut Sanaman, kondisinya menjadi serba sulit ketika anggaran BOSDA hanya untuk biaya operasional sekolah. "Itu pun masih kurang," imbuhnya.
Terkait dengan adanya monopoli distributor buku LKS oleh pengusaha berinisial 'D', dijelaskan Sanaman atas dasar penunjukkan langsung. Namun, ketika ditanya siapa yang menunjuknya, Salaman hanya menjawab dengan senyuman tanpa makna.
Dari pantauan dilapangan memang menunjukkan kebenaran bahwa kelima perintis pengadaan buku LKS hanya mendapat sebahagian kecil dari potensi yang ada.
"Itu pun hanya untuk kebutuhan regular, bukan dari anggaran BOSDA," ungkap sumber tadi.
(red)
