"Kalau ada yang nulis saya terima itu, terlalu kecil. Tunjuk hidungnya, bawa ke saya," kata Ketua DPR,  Marzuki Ali yang terlihat emosional menjelaskan perihal tersebut di Jakarta, Senin, (11/11).

Bahkan  Marzuki dengan geram meminta siapa saja yang berani meminta-minta proyek di DPR di keluarkan saja.  "Kalau ada orang yang mengaku kerabat Marzuki Alie minta proyek di DPR, usir saja," ujarnya.

Sejak awal, kata Marzuki,  dirinya merupakan orang yang paling mempermasalahkankan proyek pembangunan gedung DPR. Saat resmi menjabat sebagai pimpinan DPR, dirinya mengaku sudah menegaskan tidak akan ada permainan di era kepemimpinannya.

Menurut Marzuki, jika dirinya tidak perduli, anggaran Rp 1,8 triliun untuk pembangunan gedung baru DPR tidak akan dihiraukan. Ketika itu, rencana pembangunan gedung DPR akan segera memasuki masa tender. Hal itu yang menurut Marzuki coba untuk dicegah.
  "Saya waktu itu minta agar (dana Rp 1,8 triliun) dihitung ulang lagi," ujarnya.
  Upayanya menunda tender gedung baru, ujar Marzuki, mendapat perlawanan dari sejumlah pihak di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Marzuki menyebut pihak itu adalah oknum dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dan dirinya memutuskan mengganti Kepala Biro Pemeliharaan, Pembangunan dan Instalasi (Harbangin) DPR.
  "Saya ganti Kabiro Harbangin karena latar belakang pendidikannya tidak sesuai, dia tidak punya kompetensi mengurus ini," ujarnya.
  Kabiro Harbangin Mardiyan pada tahun 2011 lalu digantikan oleh Soemirat. Nama terakhir ini adalah pejabat yang dikirimkan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, sebagai permintaan dari Marzuki. "Saya minta pak Soemirat hitung lagi, sampai muncul angka Rp 1,1 triliun," ujarnya.
  Patokan harga Rp 1,1 triliun untuk gedung baru DPR, menurut Marzuki masih terlalu mahal.

Dia meminta kepada Soemirat untuk menghitung ulang kembali, hingga muncul angka baru dibawah Rp 1 triliun. Namun, ternyata muncul kejadian saat perubahan dana posi anggaran gedung baru DPR itu.   "Saya ditelepon fraksi, karena protes terima uang kekecilan. Saya dikira menerima Rp 250 juta," ujarnya.

Hingga pada akhirnya, pembangunan gedung DPR dibatalkan.   Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menambahkan, para pimpinan DPR ketika itu juga sepakat untuk membatalkan pembangunan gedung DPR baru. Namun, secara pribadi, Priyo menyatakan bahwa ke depan parlemen akan tetap membutuhkan gedung baru.   "Kalau kita membutuhkan gedung, sebenarnya itu untuk periode nanti," kata Priyo.

Menurut Priyo, pembangunan gedung baru DPR nantinya tidak perlu diserahkan teknis pengerjaannya kepada Setjen DPR. Priyo mendorong agar Kementrian PU turut terlibat untuk melakukan pembangunan, demi menghindari prasangka jika DPR mengambil keuntungan atas hal itu.   "Bukan DPR yang membangun, titik. Tapi, jika perlu, serahkan saja kepada tim independen perlunya pembangunan era saat ini,"  pungkasnya. **cea