“Masa waktunya paling tinggal 1 tahun lagi. Biasanya seperti itu, menunggu sampai selesai Pemilu," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta, Rabu,(13/11).

Terkait soal rumors Ratu Atut Chosiyah akan menjadi Ketua DPD Golkar, Banten, Agung buru-buru membantahnya. "Bu Atut itu kan bukan pengurus DPD, dia pengurus DPP, jadi tentunya bukan beliau (penggantinya),” tambahnya.

Yang jelas, kata Menko Kesra ini, soal mekanisme penggantian kepemimpinan Golkar Banten sudah ada tata caranya. “(Penggantinya) Diserahkan pada salah satu pengurus DPD, karena sehari-harinya sudah terlibat di sana, sudah day to day seperti itu, yang mengetahui wilayah dan kebutuhan di sana," terangnya

Namun siapa pengganti Hikmat Tomet belum bisa dipastikan. Golkar sedang mencari orang yang tepat. "Belum bisa dipastikan, tapi yang pasti dari dalam (Golkar), dari pengurus yang ada karena sifatnya hanya sebagai penghantar ke Musda,” paparnya

Sebelumnya, Ketua DPP Golkar, Hajriyanto Tohari menegaskan Golkar tak perlu melangkah politik meski Ratu Atut sudah dicekal KPK. "Bagaimanapun juga, kita semua musti melangkah berdasarkan status hukum dari yang bersangkutan, bukan berdasarkan opini atau persepsi semata," tegasnya

Menurut Hajriyanto, Golkar tak perlu tergesa-gesa mengambil langkah spesifik terkait Atut. "Bagaimana akan mengambil langkah cepat terhadap kader yang masih dalam status saksi? Ada ratusan kader dan tokoh partai yang berstatus saksi," ucapnya

Hajriyanto menilai Atut masih mempunyai legitimasi kuat untuk terus menjadi Gubernur Banten. Demonstrasi mahasiswa yang marak mendorong Gubernur Atut lengser dinyatakannya tergantung dengan sikap DPRD. Hingga kini, Atut masih belum terbukti melakukan hal-hal yang bisa membuatnya lengser keprabon. "Demonstrasi memang harus didengarkan dan diperhatikan, tetapi tidak boleh sebuah keputusan politik dilakukan karena tekanan politik semata," imbuhnya. **cea