detaktangsel.com SERPONG-Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Muhammad Ibnu Novit Neang mengatakan, pada prinsipnya laporan dari Aliansi LSM Tangerang Raya sudah tepat agar tidak hanya menjadi opini yang menyesatkan di publik Kota Tangsel.

detaktangsel.com Serpong-Anggaran untuk Trans Anggrek sebesar Rp6,25 miliar dinilai penghamburan APBD dan tidak efektif. Untuk itu, TRUTH meminta transportasi massal tersebut dievaluasi.

detaktangsel.com Serpong-Berdasarkan evaluasi Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), layanan transportasi massal Dinas Perhubungan Kota Tangsel Trans Anggrek masih jauh dari harapan. Faktanya, masyarakat kurang minati bus Trans Anggrek. Ini dibuktikan dengan sepinya penumpang.

detaktangsel.com SERPONG-Tangerang Publik Transparency Wacht (TRUTH) Kota Tangsel menilai bila kasus pemalsuan tanda tangan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Muhamad, terdapat dua pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut. Pertama yakni pemalsuan tanda tangan dan kedua pemerasan dengan menggunakan tanda tangan palsu.

detaktangsel.com TANGSEL - Draf surat berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany bocor ke publik dan diketahui oleh penggiat anti korupsi.

detaktangsel.com TANGSEL - Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (Truth) Suhendar, mengeluarkan pernyataan sikap terkait Meningkatnya dana hibah secara drastis sebagai usulan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada Perubahan APBD Tangsel Tahun 2015 ini, dari Rp. 29.568.000.000,- menjadi Rp. 105.264.648.518,- atau naik sebanyak 256% dari anggaran semula (kenaikan sebesar Rp.75.696.648.518,-) sangatlah tidak masuk akal, serta patut diduga menjadi "bancakan" Petahana dan KPU Tangsel.

detaktangsel.com PAMULANG - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) melalui koordinator nya Aru Wijayanto mengungkapkan, pihaknya merasa prihatin dengan pengajuan tuntutan  terhadap tersangka Dadang, M.Epid, yang hanya 5 tahun penjara.

detaktangsel.com- TANGSEL, Tangerang Public Transparency Watch (Truth) mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPRD Banten segera menonaktifkan Gubernur Ratu Atut Chosiyah. Langkah ini sebagai tindak lanjut penetapan KPK bahwa Atut sebagai tersangka kasus dugaan suap Pilkada Lebak. Selain itu, tersangka dugaan korupsi alkes Banten.