Hal itu diungkap Al Muktabar saat menjadi pembicara utama secara virtual dalam Taklimat Media Laporan Perekonomian Dan Kinerja Fiskal, Moneter, Dan Keuangan Daerah Provinsi Banten di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Jl Raya Serang - Pandeglang Km 7, Sindangsari, Kabupaten Serang, Kamis (26/1/2023).

“Tahun 2022, telah berhasil kita lalui dengan baik. Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah resmi mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah di Indonesia pada Jumat, 30 Desember 2022,” ungkapnya.

“Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dengan baik, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi pada tahun 2022,” tambah Al Muktabar.

Dikatakan, transisi menuju kebangkitan paska pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 menguat signifikan. Pertumbuhan perekonomian masih relatif kuat meskipun menunjukan adanya sedikit penurunan dan sedikit perlambatan yang kaitannya dengan situasi global.

“Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia dan khususnya Provinsi Banten yang menguat, tentu tidak lepas dari kinerja kita semua. Dalam support pembiayaan baik itu yang berasal dari APBN maupun APBD hingga akhir tahun 2022,” ungkap Al Muktabar.

“APBN dan APBD Tahun 2022 telah dipergunakan untuk kerja keras kita sebagai shock absorber (peredam kejut, red) untuk upaya perlindungan masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. APBN dan APBD secara kompak ikut bersinergi hadir di masyarakat melalui belanja yang terakselerasi didukung dengan lonjakan pendapatan yang direalisasikan dengan prestasi yang cukup baik,” paparnya.

Ditegaskan, fiskal APBN dan APBD yang positif didukung kinerja moniter yang juga positif telah berhasil menjaga masyarakat dan perekonomian Indonesia. Terbukti tangguh menghadapi berbagai goncangan dan ancaman ketidakpastian kinerja fiskal dan moniter tahun 2022. Serta, mampu meredam gejolak ekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi di Indonesia.

“Perekonomian di Provinsi Banten telah kembali pulih pasca pandemi Covid-19. PDB Provinsi Banten telah tumbuh kuat, Triwulan III 2022 years on years sebesar 5,71%. Sudah melampaui level PDB pra pandemi Covid-19,” ungkap Al Muktabar.

“Selain itu, beberapa indikator ekonomi makro juga menunjukkan penguatan. Inflasi terkendali, pada Desember 2022 inflasi di Provinsi Banten tercatat sebesar 4,56% dan masuk lima besar inflasi terendah secara Nasional. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten pada tahun 2022 yang ditargetkan 73, 32 lebih tinggi dari IPM Nasional 72,91,” tambahnya.

“Sinergi APBD dan APBN mendukung program pemulihan ekonomi. Dan upaya untuk menjaga dampak adanya ketidakpastian,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkap Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Imaduddin Sahabat terhadap perekonomian Provinsi Banten di Tahun 2023.

“Kita optimis untuk menghadapi Tahun 2023,” ungkapnya.

Menurutnya, hal ini didasari salah satunya oleh komposisi alokasi kredit di Provinsi Banten yang mayoritas kredit investasi dan kredit belanja modal. Sehingga mampu mendorong perekonomian Provinsi Banten. Selain itu, transaksi keuangan di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan.

Namun Imaduddin mengingatkan, perekonomian Provinsi Banten Tahun 2023 masih mengalami tekanan ekonomi global, tekanan daya beli masyarakat, tekanan harga impor, serta tren harga komoditas dunia.

“Oleh karena itu, kita di Bank Indonesia itu selalu ada tiga poin yang kita ingin menjaga di tahun 2003. Inflasi, inklusivitas, UMKM termasuk juga digitalisasi yang akan membantu percepatan konsumsi. Untuk Provinsi Banten, yang kita dorong juga wisata,” ungkapnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten Mahdani mengatakan, pada Tahun 2023 Provinsi Banten menargetkan pertumbuhan ekonomi mendekati 6%. Hal itu seiring dengan pulihnya perekonomian paska pandemi Covid-19.

“Kesempatan-kesempatan berusaha bagi pengusaha sekarang lebih mudah,” ungkapnya.

“Investasi kita harapkan tumbuh lagi, tahun 2022 mencapai 105%. Dengan kondisi surplus listrik, infrastruktur sudah beres, serta perijinan sudah berbasis OSS (Online Single Submission),” tambah Mahdani.

Dikatakan, saat ini hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sudah memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan mempermudah perijinan. Tumbuhnya kawasan industri baru khususnya di Wilayah Selatan Banten diharapkan turut menjadi daya tarik investasi padat karya untuk tetap bertahan di Provinsi Banten.

Turut hadir: Penjabat (Pj)Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, Kepala kantor Wilayah Bea Cukai Banten Rahmat Subagio, Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Sugiyarto, akademisi Untirta Dr Hady Sutjipto, pelaku usaha, akademisi, serta para tamu undangan. (Zal)