“Pada kesempatan bahagia ini, pada dasarnya masalah administratif saja. Dalam hatinya tetap dalam ikatan Provinsi Banten. Mudah-mudahan ke depan untuk tetap dukungannya kepada Provinsi Banten,” ungkap Al Muktabar.

Masih menurut Al Muktabar, saat ini situasi Provinsi Banten dalam kondisi baik. Hal itu mengacu pada Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten berada di atas Nasional. Meski dalam situasi sulit, Pemprov Banten terus berupaya mengoptimalkan lapangan kerja. Pengurangan Angka Kemiskinan terus dioptimalkan pencapaiannya.

“Itu semua adalah bagian kebersamaan kita dalam membangun Provinsi Banten. Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kinerja kita bersama, “ ungkapnya.

Dijelaskan, rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan BPKP menjadi pedoman Pemprov Banten dalam melaksanakan pembangunan daerah. Khususnya kaitan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang secara spesifik arahan-arahan kebijakan dengan akselerasi kinerja Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

“Saling mengingatkan ini penting karena kita manusia biasa,” ungkap Al Muktabar.

“Kerangka kerja kita ke depan, tentu sangat penting untuk dilakukan pengawasan-pengawasan. APIP maupun pemeriksa yang merupakan mandatory dari negara seperti BPK kemudian Aparat Penegak Hukum kita terus bergandengan tangan dan selalu mendapatkan pendampingan dalam upaya kita menggiatkan pembangunan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga mengungkapkan kesempatan memaparkan kiat keberhasilan pengendalian inflasi Provinsi Banten dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI M Tito Karnavian (Senin,9/1).

“Yang paling saya sampaikan adalah kompaknya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan yang sangat mendasar tentu kinerja Bupati dan Walikota yang secara teknis melakukan langkah-langkah terhadap hal itu,” ungkapnya.

Kapada R Bimo Gunung Abdulkadir yang pindah tugas, Al Muktabar menyampaikan terima kasih atas segala yang didedikasikan untuk pembangunan Provinsi Banten.

Sementara Sekretaris Utama BPKP RI Ernandhi Sudarmanto mewakili Kepala BKPK RI Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, berdasarkan penelusurannya, Provinsi Banten telah menetapkan kebijakan pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 dengan mengangkat beberapa isu strategis yang relevan dengan pembangunan daerah.

“Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, kualitas dan daya saing sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Atas isu-isu tersebut, kemudian diwujudkan dalam program dan kegiatan yang dibiayai dengan APBD sebagai instrumen penting untuk menggerakkan perekonomian daerah serta menangani beberapa masalah pembangunan,” ungkapnya.

“BPKP mengawal upaya pencapaian tujuan program atau kegiatan Pemerintah melalui pengawasan intern yang berkualitas,” tambah Ernandhi.

Dipaparkan beberapa hasil pengawasan BPKP pada Pemerintah Daerah di Provinsi Banten antara lain, maturitas SPIP di seluruh wilayah Provinsi Banten telah mencapai 3, dan nilai kapabilitas APIP telah mencapai 3.

“Substansi dari pencapaian ketiga hal ini, menurut kami adalah merupakan potensi akan suksesnya pencapai tujuan dan target Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Banten yang cukup tinggi,” ungkap Renandhi. (Zal)