"Berbagai formulasi akan kita siapkan. Saya juga terus melakukan komunikasi ke Kementerian dan Lembaga yang membidangi untuk mendapatkan formula yang benar dalam penyelesaian persoalan honorer ini," katanya, Selasa (7/6/2022).

Al Muktabar juga mengimbau agar kita diskusikan secara baik-baik terlebih dahulu. Mengingat hal ini berada pada lingkungan pemerintah yang harus menjadi teladan bagi masyarakat.

"Banyak hal yang bisa kita selesai dengan mendiskusikannya bersama," ujarnya.

Meski demikian, di iklim negara yang menganut asas demokrasi ini, semua warga negara berhak menyuarakan aspirasinya di muka umum. Untuk itu, Al Muktabar menghargai jika dari forum honorer akan melaksanakan aksi unjuk rasa.

"Kami sangat menghargai itu karena menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi, dalam alam demokrasi. Itu sah-sah saja," ucapnya.

Ia juga berharap para honorer di lingkungan Pemprov Banten bisa bersabar, apalagi masih mempunyai cukup waktu sekitar 1,5 tahun lagi sampai pada penerapan kebijakan itu.

"Langkah-langkah untuk mencarikan solusi yang terbaik tentu terus kita lakukan, sesuai aturan yang berlaku," tutupnya. (Rls)