Ketua GP Ansor Kabupaten Tangerang Khoirun Huda mengatakan, proses demokrasi memang sudah berjalan baik. Namun belum diiringi dengan demokrasi yang substansif. Dia mencontohkan masih maraknya politik uang, kampanye hitam atau bahkan partisipasi yang bersifat mobilisasi bukan partisipasi yang berdasar pada kesadaran diri.

"Masih ada praktik-praktik kotor yang dilakukan tim pasangan calon untuk memenangkan jagoannya," kayanya saat Diskusi Pilkada Gubernur Banten 2017 di Sekretariat GP Ansor Kadu, Tigaraksa, Minggu (13/11/2016).

Ia juga menyinggung masih adanya upaya politisasi Agama dan penggunaan isu SARA dalam pemilihan Kepala Daerah, hal demikian justru akan mereduksi nilai-nilai dan substansi Demokrasi.

"Jangan sampai Pilkada hanya dipandang sukses secara prosedur namun cacat secara substansi," ujarnya.

Huda menambahkan bahwa kader-kader Ansor harus berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada. Di antaranya, dengan melibatkan diri sebagai bagian penyelenggara pilkada ataupun dengan melakukan edukasi politik yang baik kepada masyarakat.

"Alhamdulillah sekarang banyak kader-kader Ansor yang terlibat menjadi penyelenggara baik ditingkatan PPK maupun Panwas atau bahkan terlibat dipemantau independen," tegasnya.

Sementara Komisioner KPU Provinsi Banten Didih M Sudi menuturkan pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024 dimana nanti akan dilaksanakan pemilihan serentak baik pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota. Di tahun yang sama juga akan dilakukan pemilihan Legslatif dan pemilihan presiden yang sesuai keputusan MK akan dilakukan bersamaan mulai tahun 2019.

"GP Ansor sebagai organisasi pemuda diharapkan mampu menjadi instrumen penggerak masyarakat agar lebih peduli dan berpartisipasi dalam pilkada nantinya," terangnya.

Komisioner KPU Kabupaten Tangerang Ali Zaenal Abidin menjelaskan bahwa pihaknya berusaha semaksimal mungkin melakukan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Banten yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017. Ia juga menjelaskan bahwa pilkada ini KPU mentargetkan tingkat partisipasi pemilih bisa mencapai 80%.

"Dengan partisipasi pemilih yang tinggi, tentu tingkat legitimasi kepala Daerah akan semakin kuat," tandasnya.