Ini terungkap saat tokoh lintas agama yang tergabung dalam Inter Religious Council Indonesia (IRC Indonesia) memberikan pernyataan sikap tentang Isu Penistaan Agama, Masalah dan Solusinya.

Bertempat di kantor Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilisations (CDCC), Jalan Kemiri 24, Menteng, Jakarta Pusat ini dihadiri Anwar Abas (Sekjen Majelis Ulama Indonesia/ MUI),

Romo Edi Purwanto (Sekretaris Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia/KWI), Gumar Gultom (Sekjen Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia/PGI), Nyoman Udayana Sangging (Ketua Bidang Dikbud Parisada Hindu Dharma Indonesia/PHDI), Suhadi Sendjaja (Wakil Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia/WALUBI), Uung Sendana (Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia/MATAKIN) serta Din Syamsuddin (Pimpinan Pusat Muhammadiyah/Presidium Inter Religious Council Indonesia).

Pada kesempatan ini mereka menyatakan prihatin atas berkembangnya suasana kehidupan bangsa yang menampilkan gejala pertentangan dan wacana antagonistik di kalangan masyarakat. Suasana tersebut potensial mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama yang sudah terjalin baik selama ini, dan pada giliran berikutnya dapat menggoyahkan sendi kesatuan dan persatuan bangsa.

Atas kondisi ini mereka berpesan kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dalam perkataan dan perbuatan yang dapat mendorong pertentangan dalam masyarakat majemuk, terutama menyinggung wilayah sensitif menyangkut keyakinan agama, ras, dan suku.

IRC Indonesia juga meminta pemerintah untuk segera hadir sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengatasi pertentangan dalam kehidupan masyarakat, baik melalui pendekatan pencegahan maupun penanggulangan masalah.

Din Syamsudin mengatakan, segala bentuk tindak kekerasan dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Maka oleh karena itu kami memesankan kepada segenap warga masyarakat untuk menghindarkan diri dari segala macam kekerasan, baik kekerasan fisikal, kekerasan verbal, maupun kekerasan modal. "Seluruh warga bangsa agar mencegah bangsa Indonesia menjadi negara kekerasan dalam berbagai penjelmaannya," katanya.

Menurutnya untuk mendorong proses demokrasi Indonesia berlangsung aman dan lancar secara jujur dan adil, dan senantiasa mengindahkan nilai-nilai moral dan etika keagamaan. "Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan Pemilu sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku secara konsisten dan konsekuen," ujarnya.

Ditambahkan Romo Edi Purwanto, Indonesia adalah negara majemuk, maka dalam konteks pilkada dan demokratisasi kami tetap komit untuk menjalankan proses demokrasi secara sehat, dewasa dan intinya adalah untuk pembangunan bangsa yang lebih baik. "Kami yakin agama yang ada di Indonesia mempunyai komitmen yang sama," ucapnya.

Sementara Uung Sendana berpendapat, proses pilkada tetap harus mengedepankan rasa persatuan untuk menjaga persatauan. Pilkada bukan untuk perebutan kekuasaan tapi memberikan amanah untuk melayani rakyat, kesejahteraan dan pendidikan yang baik. "Isu agama ras, suku dan antara golongan sebaiknya dihindari dalam segala bentuk kampanye," terangnya.