Seperti dikutip Merahputih.com pendemo beranggapan program DLP mereka tolak karena hanya akan menghabiskan anggaran negara yang cukup tinggi. Dalam hitungan IDI, negara akan mengeluarkan biaya hingga Rp 300 juta setiap tahun untuk satu orang dokter yang akan mengikuti program DLP. Tercatat ada 110 ribu dokter yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

"Program yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter itu, dianggap mubazir. Bayangkan, ada 110 ribu dokter yang harus disekolahkan," kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis SpOG, Senin (24/10/2016).

Menurutnya program DLP juga memberatkan calon dokter dan merendahkan kompetensi dokter. Soalnya, para dokter sebelum bertugas telah melalui proses uji kompetensi untuk proses sertifikasi dan masa internsip dokter yang juga diatur dalam UU Pendidikan Kedokteran.

"Aksi ini merupakan puncak dari berbagai usaha yang telah dilakukan untuk menyadarkan pemerintah mengenai persoalan dokter," ujarnya.

Sebagai ganti program DLP yang mereka tolak, kepada pemerintah, IDI menawarkan Program Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (P2KB).