Wali Kota Tangsel : Birokrat Jangan Sibuk Mengurus Diri Sendiri
detaktangsel.com CIPUTAT - Awal tahun 2017 menjadi babak baru duet pemerintahan Hj. Airin Rachmi Diany - H. Benyamin Davnie dalam menata kabinet kerjanya. Bongkar pasang pun menjadi detik-detik yang mendebarkan bagi sebahagian pejabat yang di undang untuk ikut dalam pelantikan dan mengikuti pembacaan sumpah jabatan.
Dalam minggu pertama dan kedua Januari 2017, Wali Kota sudah melakukan dua tahap rotasi/mutasi serta melantik pejabat di lingkungan Pemerintahannya. Tahap pertama dilakukan terhadap 28 pejabat eselon II B pada Kamis malam (5/1/2017), dan tahap kedua dilakukan terhadap pejabat di eselon III atau Pejabat Administrator, pada Selasa malam (10/1/2017).
Rotasi dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menurut Wali Kota Tangsel Hj. Airin Rachmi Diany, pelantikan dan perubahan struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian disebut Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terdapat SKPD yang mengalami penggabungan, pemekaran, dan peningkatan status yang selaras dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah terbaru.
"Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan pelayanan kepada masyarakat," jelas Airin dalam sambutannya.
Wali Kota Tangsel menegaskan, restrukturisasi organisasi yang dilakukan tidak menjadi berguna bila kinerja dan pelayanan kepada masayarakat tidak meningkat. Dalam pandangan Airin, mutasi/dan atau rotasi yang dilakukan terhadap para pegawai merupakan upaya perbaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Karenanya, menurut Wali Kota, salahsatu cara berpikir (mind set) yang harus dibangun kalangan para birokrasi adalah birokrasi untuk melayani masyarakat dan membangun wilayahnya.
"Fokus kinerja birokrasi harus lebih bersifat ke luar dan bukan ke dalam. Artinya, birokrasi tidak hanya sibuk mengurus dirinya sendiri tetapi harus sibuk melayani masyarakat Tangerang Selatan," tegas Wali Kota.
Airin menambahkan, para birokrat harus belajar dari pengalaman dengan melihat atas apa yang sudah dilaksanakan. Menurutnya, birokrat harus melihat dampak dari program yang sering dikerjakan bagi seluruh stakeholder eksternal. Pola berpikir tersebut, sebagaimana dijelaskan Wali Kota, harus dibuat pada posisi atau jabatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
"Saat ini, masyarakat sudah secara kritis menilai bagaimana kualitas pelayanan yang kita berikan, khususnya pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan yang lainnya," imbuh Airin.
