Kepala Dinas Pendidikan, Mathoda mengakui, pihaknya saat ini baru mengetahui kabar adanya peserta UN Paket B yang tak terdaftar dalam DNT (Daftar Nominatif Tetap) yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang berasal dari Homeschooling Pelangi, Pamulang. Terkait pelaporan pihaknya juga belum menerima adanya surat laporan.

Padahal, sebelumnya pihak PKBM Siliwangi sebagai induk tempat pelaksanan kegiatan UN Paket B telah memberitahukan pihak Dinas Pendidikan Kota Tangsel terkait persoalan tersebut. Pasalnya, kejadian adanya peserta UN illegal kerap kali dilakukan oleh pihak Homeschooling Pelangi, Pamulang.

"Masalah ini saya baru tahu, sebelumnya saya belum menerima laporan terkait kasus ini. Bila memang sudah dilaporkan kepihak kita, apakah ada surat pelaporannya? Biar kami kembali cek, " akuinya saat dihubungi via telepon genggam di Halaman Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangsel. Jumat(08/05).

Adanya peserta UN illegal, menurutnya merupakan pencorengan atas nama dunia pendidikan khususnya yang berada di Tangsel. Bila memang benar hal ini, pihaknya tak ragu-ragu akan memberi sanksi keras. "Bila benar kita akan copot izinnya," tegasnya.

Soal keterkaitannya tindak pidana, lanjutnya, baginya sah saja bila memang ditemukannya kesalahan dan dipidanakan. Pasalnya, hal yang dilakukan sudah merugikan beberapa pihak.

"Sah-sah saja bila dipidanakan jika orang tua wali dirugikan dan melaporkan karena hal ini juga sebagai tindak penipuan," papar Matodha.

Mengetahui persoalan itu, kedepan pihaknya akan lebih mengawasi lebih intens dan untuk waktu dekat ini pihaknya juga akan mengumpulkan semua PKBM yang berada di Kota Tangsel guna mengantisipasi tidak terjadi kejadian yang sama diwaktu yang akan datang. Selain itu, pihaknya juga mendukung bagi siapa saja yang menjaga nama baik pendidikan di Kota Tangsel.

Sebelumnya, dari hasil penelusuran detaktangsel.com diketahui 20 peserta UN Paket B dari Homeschooling Pelangi, Pamulang tidak terdaftar di DNT dan akan dipastikan tidak akan lulus ujian.