Nada pernyataan ini keluar dari pernyataan dua kandidat baik Sahroji dan Muhibudin saat mendatangi Sekretariat Panitia Musyawarah Kota (Muskot) VI Kadin Kota Cilegon di Hotel The Royale Krakatau Cilegon, Selasa (8/4/2014) petang mempertanyakan hal tersebut.

"Kami menuntut adanya transaparansi jumlah peserta Muskot. Kami meminta panitia menjelaskan kepada kami berapa sesungguhnya jumlah peserta. Kalau Kadin mau dikuasai Haji Mumu, jangan adakan Muskot," ungkap Muhibudin dengan nada amarah.

Sementara itu, Sahroji juga pernah mempertanyakan permasalahan tersebut hingga mendatangi kantor sekertariat kadin cilegon.Tak ada seorang pun panitia Muskot berada di sekretariat sehingga memancing kemarahan kedua kandidat dan massa pendukungnya.

Mereka meminta agar Kadin Provinsi dapat mengambil sikap tegas untuk memuluskan Penyelenggaraan Muskota yang dinilai direkayasa bilamana tidak

"Saya minta, kepada Kadin Provinsi (Banten-red) punya sikap yang tegas pada kondisi ini. Bila tidak, akan ditunjukkan berujung pada pertumpahan darah di Kota Cilegon," Ancam Sahruji.

Sahruji menilai, produk Muskot Kadin kali ini sudah cacat hukum dan mendesak Kadin Provinsi Banten untuk segera mengambil alih kepanitiaan Muskot Kadin Cilegon, yang dituangkan dalam kesepakatan.

" Ini semua cacat hukum, Awalnya peserta itu didata dengan nomor urut, belakangan tidak dilakukan. Ada apa ini? Bagaimana kita bisa tahu jumlah peserta Muskot nantinya. Jumlah itu kan menjadi barometer kita, sekaligus juga untuk menentukan Muskot itu akan berjalan dengan baik dan benar," ungkap". Tandasnya.

Ia juga mengaku menemukan kejanggalan lainnya yang mengarah pada kecurangan.

"Kami menemukan sebanyak 23 perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan yaitu SITU - SIUP yang sudah mati. Tapi panitia malah memberikan KTA (Kartu Tanda Anggota-red) Kadin. Artinya di sini kan ada upaya manipulasi data," tambahnya.

Saat situasi memanas itu, Wakil Ketua Umum Kadin Banten Bidang Perhubungan Habibudin yang datang untuk menanggapi kemarahan kedua kandidat calon ketua, mengaku akan segera membuat kajian terhadap kesepakatan tersebut.

"Ini menjadi bahan kajian untuk Kadin Provinsi. Ini adalah problem terakhir setelah kita melalui tahapan. Kalau memang mengarah kecurangan maka Muskot akan kita ambil alih. Saya melihat adanya indikasi kecurangan di sini," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Banten Bidang UMKM Anang Rachmatullah juga datang menemani Habibudin.