Pemkot Tangerang Siap Laksanakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting
detaktangsel.com Kota Tangerang - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) akan menggelar Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, di 1.097 posyandu di Kota Tangerang mulai 1 hingga 30 Juni mendatang.
Hal tersebut menindaklanjuti surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5.3/3161/Bangda tanggal 13 Mei, tentang Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Daerah.
Pelaksana Harian (Plh) Dinkes Kota Tangerang Mugiya Wardhany menjelaskan, Intervensi Serentak Pencegahan Stunting se-Kota Tangerang ini menargetkan 85.474 balita di Kota Tangerang. Pada Juni 2024 ini 100 persen diukur dan diinput ke dalam aplikasi SiData dan e-PPGBM.
Pelaksanaan pengukuran dan penginputan data dilakukan di seluruh posyandu sesuai jumlah di masing-masing kelurahan. Seluruh balita di wilayah 100 persen harus dilakukan pengukuran pertumbuhan, baik itu berat badan, panjang atau tinggi badan.
"Hasil pengukuran diinput ke dalam SiData di hari yang sama oleh kader posyandu. Hasil penginputan SiData diupload oleh petugas puskesmas ke dalam aplikasi e-PPGBM. Selanjutnya, akan dilakukan intervensi khusus pada anak-anak yang terindikasi stunting," ungkap Mugi, Kamis (30/5/24).
Secara berkelanjutan, kata Mugi, kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting ialah pendataan, kedatangan, edukasi dan pengukuran balita dan ibu hamil ke posyandu. Pendataan, kedatangan, edukasi dan pendampingan screening calon pengantin.
"Mempersiapkan alat antropometri terstandar dan kader posyandu terampil. Intervensi lanjutan pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi ke RS dengan BPJS. Serta, monitoring evaluasi dengan memastikan hasil penimbangan dan pengukuran ke dalam sistem e-PPGBM," jelasnya.
Sebagai informasi, tren prevalensi stunting pada balita di Kota Tangerang mengalami penurunan dari tahun 2018 diangka 19,1 persen menjadi 11,8 persen di tahun 2022. Kenaikan terjadi pada tahun 2023 dengan angka 17,6 persen, meskipun masih di bawah angka Provinsi Banten yaitu 24 persen dan nasional di 21,5 persen. (Rls)