Menjelang akan diadakannya Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia yang baru, ormas Islam dari HTI melakukan aksi pawai dengan berkeliling Kota Tangerang, hal tersebut dilakukan HTI agar masyarakat Kota Tangerang jangan salah memilih Pemimpin/Khilafah untuk bangsa Indonesia.

Abu.M selaku ketua DPD II Hizbut Tahrir Indonesia mengatakan bahwa Demokrasi dipercaya sebagai sistem politik yang akan memberikan kesempatan seluas luasnya bagi aspirasi masyarakat. Rakyat melaui wakilnya berhak menetapkan peraturan perundang undangan guna mengatur semua aspek kehidupan masyarakat dan negara. Demikian juga sistem ekonomi kapitalisme liberal dipercaya akan memberikan kesempatan yang sangat luas bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan investasi dan mengembangkan usahanya, dengan cara itu diyakini ekonomi akan terus bertumbuh dan terjadi pemerataan pendapatan.

Tapi pada kenyataannya bukan aspirasi rakyat yang mengemuka, dari anggota perlemen yang notabene adalah wakil rakyat justru banyak sekali lahir peraturan perundangan yang merugikan rakyat.

Bila ini terus berlanjut Indonesia yang kini adalah negara kaya sumber daya alam ,pada saatnya nanti akan kehilangan berbagai sumber daya ekonomi dan terpuruk menjadi negara yang semakin jauh dari cita cita terwujudnya Baldah thayyibah wa rabbun ghafur, tegas Abu.

Untuk itu kita mengajak masyarakat Tangerang khususnya umat Islam untuk turut hadir dalam acara Konferensi Islam dan Peradaban (KIP) 2014 yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Juni 2014 di Jl.Dimyati Gor Tangerang, dimana acara tesebut dilaksanakan secara Nasional di 70 kota Indonesia, salah satu diantara di Gor Tangerang.

" Untuk itu kita berharap masyarakat Kota/Kabupaten Tangerang dapat hadir dalam acara KIP tersebut, karena target kita 3000 orang peserta," katanya.

Kita menginginkan masyarakat Tangerang bisa membawa perubahan yang saat ini banyak terjadi pengrusakan dimana mana dengan kesenjangan sosial dan lain sebagainya, untuk itu kita menginginkan masyarakat untuk meninggalkan Demokrasi Sekuler Kapitalis, untuk itu kita pada tanggal 1 Juni akan mengadakan acara Konferensi Islam dan Peradaban (KIP) untuk menjawab semuanya, tutur Abu.

Aksi tadi kami lakukan untuk menyerukan kepada pemerintah untuk memandang acara ini sebagai bagian dari ekspresi dan aspirasi umat Islam yang dijamin oleh Undang Undang (UU) serta mengajak aparat keamanan untuk mengamankan acara ini hingga bisa berlangsung dengan tertib dan aman.