Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Tangsel, soal kegagalan Airin, karena belum tercapainya beberapa misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tangsel periode 2016-2021.

"Kalau kami menilai, keberhasilan pemerintahan itu salah satunya dari terpenuhinya janji politik yang kemudian dituangkan dalam RPJMD. Setelah kami analisa, ternyata ada beberapa yang kami nilai masih jauh dari harapan," kata Putri kepada wartawan, Selasa (31/12/2019).

Putri menjelaskan, janji politik Airin tersebut diantaranya terwujudnya Tangsel kota cerdas, berkualitas dan berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi. Janji tersebut kemudian diterjemahkan dalam misi menyelenggarakan tata kelola berbasis e-goverment.

"Pemkot Tangsel berjanji akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-goverment. Namun, sampai dimasa jelang akhir periode RPJMD, realisasi misi tersebut tidak tampak, karena masyarakat masih kesulitan mengakses layanan berbasis digital," terangnya.

Semestinya, Putri sebutkan, kota yang mendengung-dengungkan konsep Smart City ini telah membuka dokumen informasi publik seluas-luasnya jauh-jauh hari. Sehingga, segala informasi yang dapat diketahui publik, tidak lagi sulit didapatkan.

"Saat ini kita bisa menilai, apakah perencanaan pembangunan daerah sudah terbuka?, semua dokumen informasi publik mudah didapatkan?. Saya kira, pemkot Tangsel harus menjawabnya, karena ini janji politik walikota," tegasnya.

Tata kelola pemerintahan yang terbuka tersebut, Putri menambahkan, menjadi prasyarat penting terwujudnya good governance karena rakyat bisa berpartisipasi aktif, selain melakukan kontrol, juga terlibat dalam pembangunan.

"Banyak persoalan yang awalnya berasal dari tersumbatnya proses komunikasi kebijakan, sehingga rakyat terpinggirkan dari proses pembangunan. Hal demikian harus segera diakhiri, buka semua dokumen publik kepada rakyat," pintanya.

Terlebih, sambung Putri, saat ini dunia telah memasuki era digital. Tangsel yang masuk sebagai wilayah perkotaan, sebagian besar penduduknya adalah pengguna gadget aktif, sehingga tidak ada lagi alasan keterbatasan infrastruktur.

"Yang perlu diketahui juga, sebagian besar penduduk Tangsel ini adalah kelompok usia produktif serta milenial. Kelompok usia ini sangat membutuhkan asupan informasi. Mereka aktif mencari. Jika pemerintahan bersifat tertutup terhadap informasi publik, maka jangan harap warganya akan aktif berpartisipasi," tegasnya lagi.

Dalam refleksi akhir tahun 2019 itu juga, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti beberapa persoalan layanan publik, seperti layanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, penggangguran, bonus demografi yang sudah terjadi hingga infrastruktur.

Pada aspek infratruktur dan ekologi, Puteri menyoroti soal banjir, kemacetan lalu lintas dan persoalan sampah. Tiga persoalan itu, kata dia, masih mendera warga Tangsel.

"Kemacaten lalu lintas salah satu isu yang harus segera ada jalan keluarnya, karena pergerakan ekonomi rakyat terhambat jika setiap hari terjadi kemacetan. Sementara, soal banjir, kami menilai perbaikan infrastruktur drainase harus dioptimalkan," ucapnya.

Pada persoalan sampah, politisi berusia 25 tahun ini menilai, rencana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) perlu diapresiasi, namun ia menekankan, persoalan sampah tidak hanya terjadi dihilir (Tempat Pembuangan Akhir), namun semestinya mulai diatasi sejak di hulu dengan gencar melakukan edukasi kepada masyarakat.

Tak kalah pentingnya, Puteri bilang, persoalan kesejahteraan rakyat. Ia mendorong Pemkot Tangsel melakukan terobosan untuk menekan jumlah pengangguran yang terus bertambah di kota Tangsel.

"Terlebih, saat ini, jumlah penduduk Tangsel di dominasi oleh kelompok usia produktif, secara teoritis, saat usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, maka terjadi bonus demografi. Lapangan kerja adalah kebutuhan utama. Kami mendorong Pemkot Tangsel melakukan terobosan inovatif untuk mengatasi persoalan ini," bebernya.

Puteri juga berkomiten, fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal proses pembangunan sebagai penyambung dari lidah rakyat.

"Kami akan meningkatkan tugas dan fungsi kami sebagai wakil rakyat, sehingga setiap kebijakan Pemkot Tangsel benar-benar beroritensi untuk kepentingan rakyat," tandasnya. (Dra)