Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) memastikan hal tersebut dan menjamin masyarakat penerima sesuai dengan kriteria.

"Untuk di Kota Tangerang Selatan kita sudah verifikasi, sudah memastikan tidak ada yang tidak sesuai dengan kriteria. Semuanya sesuai dengan kriteria," katanya saat ditemui detakbanten.com saat peresmian dan kerjasama RKTG di Kranggan, Kecamatan Setu.

Dirinya pun memastikan, tidak ada kasus masyarakat keluarga dari seorang Lurah yang menerima BST tidak sesuai kriteria.

"Di Kota Tangerang Selatan gak ada. Kalaupun kemudian ada kerabat ada keluarga, tapi memang sesuai dengan kriteria yang dapat bantuan ya tidak menjadi masalah," tegasnya.

"Sementara di Kota Tangerang Selatan kita sudah memverifikasi dan buka kemaren sore ya, sejak tahun 2020 sudah kita cek n ricek, kita padu padankan, sudah kita verifikasi. Semuanya sudah dengan kriteria, kelayakan sebagai penerima manfaat bantuan sosial." tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku banyak yang protes kepadanya karena penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran.

Risma mengatakan komplain tersebut mengungkap bahwa banyak keluarga kepala desa, hingga lurah yang menerima PKH. Hal itu dikarenakan saat ini data penerima bansos ada di masing-masing pemerintah daerah (pemda).

"UU data (penerima manfaat) itu ada di pemda, kemudian pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya," katanya dalam webinar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (15/6/2021). (Raf)