Ironis memang, Pemkot Tangsel secara nyata dan berulang-kali menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja  Daerah (APBD) hanya untuk membungkam dan menyenangkan  sebahagian kecil kelompok wartawan. Padahal,  Pemkot Tangsel sangat tahu bahwa diluar kelompok itu masih banyak yang dengan sungguh-sungguh menjalankan Undang-Undang (UU) nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Indonesia serta Kode Etik Jurnalistik.

Perlu diketahui bahwa, dalam UU Pers  tersebut tidak ada satu pun menyebutkan dikotomi/pemisahan wartawan harian,elektronik,Media Online, mingguan, bulanan, dll bagi para insan pers. Karenanya, sangat tidak layak bila Pemkot Tangsel menganggap hanya kelompok itulah yang ada dan bekerja di Tangsel.

Pada 2011 misalnya, sekelompok wartawan juga menerima dana hibah sebesar Rp 100 juta yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Walikota. Padahal itu jelas tidak ada dasar hukum yang memayunginya. Dalam kegiatan diklat bagi penerima  hibah yang dilaksanakan di sebuah hotel di  kawasan puncak, salah satu nara sumber dari Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa, penerima dana hibah di Kota Tangsel tahun 2011, 80 % tidak layak menerima bantuan dana hibah. Karenanya, dit Tahun 2012, banyak penerima hibah yang rutin mendapat perguliran akhirnya tidak lagi mendapat dana hibah.

Walikota Tangsel, Hj. Airin Rachmi Diany nampaknya berada dalam kegamangan (galau) saat harus menandatangani Perwal tersebut, dan ibarat makan buah simalakama.

Dalam memahami dinamika yang ada, Pemkot Tangsel sama sekali tidak cerdas apalagi penuh kearifan dan menciptakan jurang di antara wartawan yang bekerja di Tangsel.tidak ada yang bisa membendung gencarnya informasi tentang dinamika Kota Tangsel yang sekarang menjadi perhatian nasional bahkan dunia,Tidak mungkin "Kelompak" wartawan Pemkot bisa membendung.

Dan, entah apa lagi yang ada di pikiran Pemkot, ketika undangan Pers Gathering, Jumat (1-2/11) di Grand Ussu Hotel di  kawasan Puncak Bogor, hanya diperuntukkan bagi sekelompok wartawan itu juga.

Berbalut tema "Dengan Semangat Press Gathering kita Tingkatkan Sinergitas Pemkot dengan Pokja Wartawan Harian Tangsel", Humas Setda kota Tangsel nampak jelas bermaksud "membungkam" kelompok tertentu. Tapi, mampukah arus informasi yang sudah terang benderang dapat mereka bendung ?

Hebatnya, hadir dalam acara tersebut Wakil Walilkota Tangsel, H. Benyamin Davnie, Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum (Asda III), Nur Slamet, Kabag Humas Pemkot Dedi Rafidi, dan puluhan wartawan Pokja Harian.

Saat diminta konfirmasi terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, Kabag Humas,Asda III dan bahkan Wakil Walikota Tangsel,Benyamin Davnie, lewat telpon seluler baik telphon maupun lewat Sms tidak memberikan Jawaban.(red)