Hal ini lantaran Tangsel masih menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid Vll sebagai upaya penanganan wabah virus Corona yang terjadi di Kota Tangsel.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Mustopa, mendesak agar pemkot melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel mengeluarkan kebijakan berupa bantuan fasilitas untuk siswa dan sekolah untuk menunjang aktivitas PJJ tersebut.

"Sejak pandemi Covid-19, PJJ memang menjadi format penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Namun hal ini sangat tergantung dengan dukungan fasilitas teknologi berupa jaringan internet dan ketersediaan gawai (smartphone) yang mumpuni,” kata Mustopa, Rabu (29/7/2020).

Diakui Mustopa, banyak Ortu siswa yang menyampaikan keluhannya tentang PJJ tersebut. Mulai dari biaya tambahan yang dialami Ortu membengkak untuk biaya kuota hingga keterbatasan kepemilikan smartphone yang dimiliki siswa.

"Para guru juga mengeluh paket kuota internet membengkak selama pembelajaran daring, juga spesifikasi smartphone yang kurang mendukung untuk pembelajaran daring. Ini yang sering disampaikan wali murid dan guru ke saya,” ungkap Mustopa.

Aktivis Pendidikan itu juga menilai bahwa sudah menjadi kewajiban pemkot untuk memberikan dukungan penuh kepada Ortu siswa dan sekolah agar PJJ sukses di kota dengan motto Cerdas itu.

Menurutnya, yang diperlukan Pemkot Tangsel hanya adanya political will (kemauan) untuk merealisasikan subsidi kuota internet dan kepemilikan smartphone bagi siswa dan sekolah yang membutuhkan.

"Bahkan di beberapa daerah sudah memulai program bantuan ini, seperti di Kota Salatiga, Jawa Tengah sana,” pungkas politisi PKS itu.