Jaringan Pemilih Tangerang Selatan (JPTS) menerima banyak aduan yang menyebutkan bahwa diduga adanya cara - cara curang jelang pilkada Tangsel bulan Desember nanti lewat pendataan KB oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) kota Tangsel.

Dari informasi yang dihimpun, disebutkan bahwa seluruh lurah Tangsel diwajibkan mengumpulkan 2.500 fotokopi KTP. Bila diakumulasi dari jumlah tersebut, artinya nanti akan terkumpul 135.000 fotokopi KTP warga Tangsel.

Sementara, KPU Tangsel mencatat bahwa balon independen harus mendapatkan paling tidak 79.275 dukungan suara untuk bisa maju.

"Iya, memang ada perintah dari lurah bahwa kami selaku RT harus mengumpulkan fotokopi warga untuk pendataan KB," ujar salah satu ketua RT di kawasan Tangsel yang enggan namanya dikutip, Rabu (20/5/2015).

Sang ketua RT juga menyebutkan, selain mengumpulkan fotokopi KTP, dirinya juga diminta mendata warga miskin yang mengumpulkan fotokopi KTP.

"Katanya nanti warga miskin yang didata itu mau diberikan uang, mungkin semacam bansos begitu. Saya nggak tahu persis detailnya. Saya hanya menjalankan tugas sebagai RT," katanya singkat.

Sebelumnya, Kepala BPMPPKB Tangsel, Apendi pada Senin (18/5) lalu sudah mengakui bahwa pengumpulan fotokopi dalam pendataan KB memang dilakukan oleh pihaknya.

Menurut Apendi, hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa warga yang didata merupakan warga Tangsel yang ber-KTP.

Namun, Apendi membantah keras saat ditanya apakah program tersebut sarat dengan langkah politik Airin untuk mendapatkan suara sebagai calon independen.