Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, Nur Hidayat mengatakan penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk menjamin itu terlaksana, salah satunya diperlukan kemampuan mengkaji kebutuhan pascabencana. Peserta diharapkan tak hanya menambah wawasan penanganan pascabencana, namun juga menerapkannya dalam penanggulangan bencana di wilayah masing-masing.

“Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas ASN, pemangku wilayah kemantren, relawan kebencanaan KTB dan pendamping penanggulangan bencana dalam rangka pemulihan pascabencana. Selain itu untuk mengetahui dan memahami pengetahuan tentang pengkajian kebutuhan pascabencana,” kata Nur Hidayat saat bimbingan teknis pengkajian kebutuhan pascabencana, di Hotel Pandanaran, Selasa (20/6/2023).

Menurutnya pengkajian kebutuhan pascabencana sangat penting ketika mengalami dampak bencana. Terutama terkait penanganan yang harus dilakukan dan bantuan yang diberikan ke masyarakat terdampak bencana. Harus ada standar operasional prosedur (SOP) penanganan pascabencana agar efektif dan tepat dengan situasi.

“Contoh pada cuaca ekstrim dampaknya ada rumah rusak dan sebagainya. Itu perlu penanganan dan bantuan. Kalau bantu seberapa jauh secara teknis dan anggarannya. Kemudian berkolaborasi dengan Dinas PUP dan instansi-instansi yang lain perlu SOP sehingga kebutuhannya pas,” paparnya.

Dia menjelaskan selama ini yang sudah dilakukan misalnya saat ada cuaca ekstrim hujan badai berdampak pada rumah-rumah warga. Maka penanganan yang dilakukan BPBD Kota Yogyakarta adalah memberikan bantuan dengan pendekatan layak fungsi dan sifatnya kedaruratan agar rumah bisa ditempati.

“Kita harus bisa memberikan bantuan secepatnya. Misalnya sebatas atapnya dengan terpal karena sifatnya layak fungsi, bukan layak huni, sehingga bisa ditempati pascabencana,” tambah Nur.

Sementara itu Sekretaris Daerah Pemkot Yogyakarta, Aman Yuriadijaya menyampaikan pengkajian kebutuhan pascabencana memerlukan keterlibatan banyak pihak atau unsur. Itu karena multi unsur menjadi kekuatan dalam penanggulangan kebencanaan. Diharapkan setelah bimbingan teknis itu, semua yang terlibat memiliki frekuensi sama dalam membaca konteks pengkajian kebutuhan pascabencana.

Pihaknya menilai unsur penting dalam penanggulangan bencana adalah sistem sosial masyarakat. Dicontohkan dalam gerakan zero sampah anorganik juga membanguna sistem sosial kesadaran masyarakat. Oleh sebab itu pendekatan sistem sosial masyarakat dianggapnya cocok dalam penanggulangan kebencanaan

“Khususnya di kampung tangguh bencana itu yang harus diperkuat adalah sistem sosialnya. Bukan sarana prasarana tetapi sistem sosial. Bagaimana membangun kesadaran, kebersamaan dan keberlanjutan. Pertemuan ini mudah-mudahan mampu memberikan wawasan yang lebih optimal untuk bersama-sama memberikan kontribusi bagi kepentingan membangun Yogyakarta yang lebih tangguh bencana,” pungkas Aman. (Rls)