Alasannya sepele. sisa waktu sebelum masuk APBD Murni 2015 hanya beberapa bulan lagi. Selain sisa waktu tidak cukup membahas APBD perubahan, alat kelengkapan dewan baru belum langsung terbentuk.

Pemkot Tangsel masih tetap menggunakan anggaran 2014 sesuai dengan perencanaan kerja masing-masing SKPD. Kondisi obyektif menunjukkan, sampai saat ini realisasi penyerapan anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) baru sekitar 40 persen.

Terdengar aneh bahwa pembahasan APBD-P bukan menjadi sebuah keharusan bagi daerah. Fakta ini menekan setiap SKPD untuk benar-benar memaksimalkan kegiatan yang sudah dianggarkan pada 2014.

Padahal keberadaan APBD ibarat pendorong utama terhadap pelaksanaan pembangunan. Lalu, bagaimana Pemkot Tangsel melalui SKPD mengaplikasikan program pembangunan prorakyat?

Entah kenapa Pemkot Tangsel mengalami nasib buruk sedemikian rupa. Padahal implikasi atau dampak keterlambatan pencairan APBD berdampak luas. Tidak hanya menyangkut kredibelitas Walikota Tangerang Airin Rachmi Diany. Bahkan, penyelenggaraan pembangunan Kota Tangsel dipastikan berjalan di tempat atau stagnan.

Bisa jadi, kenyataan ini menjadi fakta dan sebagai indikasi bahwa sejumlah pihak hendak 'menyandera' Airin Rachmi Diany secara politis dan moral. Ada grand design yang memosisikan Airin sebagai pemimpin tidak mampu memperjuangkan pencairan APBD.

Kaki dan tangan Pemkot Tangsel dimutilasi. Sehingga tidan bisa berbuat apa-apa. Ya, Pemkot Tangsel hanya bisa bersuara. Namun, tidak bisa bergerak. Siapa pelakunya?

Sulit diendus. Sulit main tunjuk hidung. Yang pasti, ada pihak tertentu, baik di internal maupun eksternal birokrasi, sangat mengharapkan hal ini terjadi. Mereka melakukan konspirasi untuk menyudutkan Airin Rachmi Diany sebagai Walikota Tangsel.

Apalagi, desas-desus yang beredar, Airin ingin mencalonkan kembali menjadi Walikota pada Pilkada mendatang. Jelas keterlambatan pencairan APBD ini akan dijadikan komoditi politik untuk menyandera dan mematahkan langkah Airin ingin tampil sebagai peserta Pilkada Walikota Tangsel.

Memang kabar Airin hendak mencalonkan diri sebagai calon walikota bersifat prematur, dini. Namun, kenapa desas-desus itu sudah beredar di tengah masyarakat?

Lalu, sikap kita sebagai masyarakat apakah mendiamkan keterlambatan pencairan APBD ini tetap berlarut-larut. Atau, memasabodohkan.

Tentu tidak sedemkian rupa. Tidak mungkin! Masyarakat tetap menginginkan pelaksanaan pembangunan di Tangsel selalu dinamis, berjenjang, dan berkesinambungan.

Sebagai daerah pemekaran baru, ibarat seorang perempuan bahwa Tangsel sedang menghias diri. Bagaimana bisa membeli bedak atau parfum bila dompet kosong melompong.

Pertanyaannya, bagaimana Airin beserta jajaran birokrasi Pemkot Tangsel menyikapi masalah ini. Apakah menunggu atau 'jemput bola' untuk menyelesaikan permasalahan keterlambatan pencairan APBD tersebut?