Dikatakannya, saat ini ratusan vila tersebut sudah dan sedang menjalani prosedur sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2008 tentang ketertiban umum."Kita sudah layangkan surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3, dan ada juga yang siap di eksekusi," ujarnya.

Rencananya, ke-239 villa tersebut ditargetkan mulai dibongkar pada awal November hingga akhir Desember selesai.

"Setelah SP 1 hingga 3 tidak diindahkan kita akan lakukan pemanggilan terhadap pemilik villa dan dilakukan pembongkaran," katanya.

Menurutnya, jika dilakukan pendataan ulang vila atau bangunan ilegal dikawasan Puncak bisa lebih dari 500 unit.  Tapi data yang masuk ke Pol PP ada 239 pemilik bangunan, sisanya 340 bangunan itu masih ditangani pihak Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman.

Terkait maraknya bangunan yang melanggar perizinan dan site plan, pihaknya mengaku sering menerima pengaduan dari warga ataupun pemilik vila yang keberatan.

"Bahkan ada beberapa pemilik villa serta warga sekitar yang keberatan jalannya ditutup karena ada pelebaran bangunan hotel," imbuhnya.

Menurutnya, hal tersebut akan dicarikan solusi agar konflik tidak berkepanjangan. "Masing-masing pihak yang berkonflik, baik pengelola  dan warga sekitar untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat, baiknya seperti apa," paparnya.

Jika memang terjadi pelanggaran site plan, pihaknya berjanji akan melakukan kajian terhadap perizinannya. "Kita upayakan musyawarah mufakat, agar keinginan masing-masing pihak bisa terakomodir," tandasnya.

Sementara itu, Yoshua salah satu pemilik villa yang dirugikan dengan maraknya pelanggaran site plan pembangunan hotel di Cisarua keberatan atas akses jalannya ditutup.

"Saya apresiasi niat baik Pemkab Bogor melalui Kasat Pol-PP yang mencarikan solusi agar jalan menuju villanya kembali dibuka," pungkasnya. (rul)