Saat mengamati sekolah tersebut, Ganjar dengan jelas melihat berbagai kerusakan yang terjadi, seperti atap yang bolong dan pintu yang sudah lapuk. Untuk memulai proses pembangunan ulang sekolah tersebut, Ganjar mengalokasikan dana sebesar Rp 1,5 miliar. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar sementara waktu dialihkan ke rumah para pengajar.

Selanjutnya, Ganjar juga memeriksa kemajuan perbaikan yang sedang dilakukan pada ruas jalan Karangwader-Leyangan yang memiliki panjang sekitar 2,2 km. Mayoritas kerusakan sudah berhasil diperbaiki, meskipun masih terdapat sekitar 450 meter yang masih dalam tahap pengerjaan.

Ganjar juga meluangkan waktu untuk mengunjungi ruas jalan Gadoh-Gunung Tumpeng yang telah berhasil diperbaiki dan sudah dapat digunakan oleh masyarakat sehari-hari.

Ketika ditanya mengenai aduan masyarakat melalui aplikasi LaporGub atau media lainnya, Ganjar menyatakan bahwa semua aduan tersebut sangat membantu pemerintah. Aduan-aduan tersebut memberikan masukan yang berharga dalam perencanaan pembangunan.

Ganjar menekankan bahwa pemerintah tidak perlu merasa terganggu dengan aduan-aduan tersebut. Komitmen pemerintah adalah untuk memberikan respon yang cepat terhadap setiap aduan yang masuk. Apabila tidak memungkinkan untuk memberikan respon secara instan, pemerintah akan memberitahukan kepada masyarakat mengenai tahapan-tahapan yang diperlukan dalam proses perencanaan pembangunan.

Ganjar juga memberikan apresiasi atas kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memproses perbaikan yang diperlukan oleh masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah di berbagai tingkatan akan terus terjaga.

Berdasarkan data terkini dari Government Resource Management System (GRMS) Jawa Tengah, tercatat sebanyak 22.980 aduan masyarakat masuk melalui LaporGub dari tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, sekitar 65,2 persen aduan telah berhasil diselesaikan, 21,4 persen sedang dalam proses verifikasi, 8,24 persen masih dalam proses, dan 1,11 persen belum mendapatkan jawaban. Selebihnya, sekitar 3,99 persen aduan masuk ke dalam kategori tidak layak, dikembalikan, spam, atau berada di luar wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hingga 23 Februari 2023, LaporGub mencatat sebanyak 3.829 aduan yang masuk sepanjang tahun tersebut. Dari jumlah tersebut, 1.980 aduan telah selesai ditangani, 729 aduan sedang dalam proses verifikasi, dan 672 aduan masih dalam tahap pengerjaan. Terdapat juga aduan yang belum mendapatkan jawaban, spam, tidak memenuhi syarat, atau berada di luar wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (Aqila/red)