Diketahui, Raperda Pondok Pesantren sebelumnya sempat di ajukan Fraksi PKB pada periode lalu. Kendati begitu, Raperda Pondok Pesantren tersebut hingga kini belum terealisir.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tangsel, Muthmainnah, menegaskan bahwa bahwa Raperda Pondok Pesantren menjadi prioritas di DPRD Kota Tangsel pada pesiode 2024-2029. Hal ini menurutnya, Raperda Pondok Pesantren telah memiliki cantolan hukum baik di tingkat nasional, yaitu UU No 18 tahun 2019.

"Di tingkat provinsi ada Perdanya, yaitu Perda nomor 1 tahun 2020, jadi tidak ada lagi halangan untuk tingkat Kota Tangsel untuk merealisasikan Perda Pondok Pesantren ini," ungkap Muthmainnah di Pamulang, Jumat (25/10/2024).

Dia menegaskan, bahwa dengan adanya Raperda Pondok Pesantren menjadi Perda, maka Pemkot Tangsel akan memiliki payung hukum dalam memfasilitasi Pondok Pesantren.

"Sebaliknya apabila tidak ada Perda Pondok Pesantren, maka keberpihakan pemkot pada pesantren hanya sekedar stimulan dan bukan merupakan urusan pokok atau wajib," katanya menjelaskan.

Fraksi PKB beharap pada awal periode ini, DPRD Kota Tangsel bisa menjadikan Raperda Pondok Pesantren sebagai prioritas yang harus di bahas untuk segera menjadi Perda.

"Fraksi PKB akan konsen dan fokus mengawal Raperda Pondok Pesantren menjadi Perda. Kemudian kita kawal juga sampai keluar Perwalnya," tegasnya.

Anggota Fraksi PKB lainnya, Andi Wibowo menerangkan bahwa saat ini, jumlah pondok pesantren aktif di Kota Tangsel yang bernaung dibawah Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) saat ini mencapai 23 pesantren.

"Kalau total keseluruhan cukup banyak. Tapi pondok pesantren yang bernaung dibawah RMI itu, jumlahnya 23. Mereka ini aktif dalam proses belajar mengajar, jumlah santrinya pun variatif. Mulai dari angka 400 sampai 2000 santri. Itu yang baru terdata, di luar itu mungkin jumlah santrinya ada yang lebih," pungkasnya.