"Semoga ini menjadi entry point dalam mengungkap adanya monopoli proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Tangsel. Sebab, sedikitnya kami mencatat adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek lelang tersebut," ungkap Suhendar. 

Menurut Suhendar, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah salah satu Dinas yang selalu menjadi 'langganan' temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Sehingga, Dari jumlah temuan tersebut, diduga ada beberapa yang teridentifikasi ‘merugikan keuangan daerah’. 

"Padahal dari hasil temuan tersebut, BPK-RI juga selalu merekomendasikan kepada Pemkot Tangsel supaya memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada mereka yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya dugaan penyalahgunaan didinas tersebut," kata Suhendar.  

Pada pengadaan barang dan jasa, lanjut Suhendar, Truth menemukan adanya proyek lelang di Pemkot Tangsel, hal itu terjadi pada tahun 2012. Sedikitnya ada 10 proyek pengadaan dengan nilai kontrak terbesar. Dari jumlah itu, diantaranya justru terdapat pada Dinas Kesehatan Kota Tangsel. Bahkan, dari 5 pemenang pengadaan tersebut didapati alamat yang sama yaitu diwilayah Serang, Banten. Oleh karena itu, Truth juga mengatakan sangatlah tidak mungkin Walikota tidak mengetahui, minimal adanya pergantian pejabat daerah (termasuk Kepala Dinas) berdasarkan Surat Keputusan yang ada. 

"Berdasarkan hal tersebut, kami sangat mendukung proses hukum yang dilakukan oleh KPK untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari KKN dibawah “cengkeraman politik dinasti” yang tidak mensejahterakan rakyat." Tulis Suhendar diakhir rilisnya. (hdr)