Untuk mengatasi masalah PMKS tersebut, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengaku sudah mengusulkan pembangunan panti sosial di wilayah Banten terutama di Kota Tangsel. Nantinya, panti sosial itu bakal digunakan oleh pemerintah kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Banten.

"Kita sudah usulkan melalui Musrenbang tingkat Provinsi Banten. Keberadaan panti sosial sangat penting, karena beberapa kota dan kabupaten di Banten juga belum memiliki panti," kata Benyamin kepada wartawan.

Bang Ben, sapaan Benyamin Davnie juga mengatakan usulan mengenai keberadaan panti sosial yang sudah sangat mendesak keberadaannya di provinsi paling barat di pulau Jawa ini, telah diterima Plt gubernur Banten, Rano Karno.

"Kita langsung usulkan ke Plt Gubernur," ucap Bang Ben.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Tangsel Purnama Wijaya mengaku ketiadaan panti sosial menjadi kendala bagi pihaknya. Selama ini, kata dia, untuk pengentasan PMKS pihaknya bekerjasama dengan panti sosial DKI Jakarta serta Pondok Pesantren di Serang.

"Gelandangan dan PSK yang kena razia kita kirim ke panti sosial di luar Kota Tangsel," ungkapnya.

Selain itu, permasalahan yang lain yakni jika kuota dengan panti asuhan maupun ponpes sudah habis hanya didata dan dibebaskan. Di panti asuhan tersebut hanya diberdayakan berupa pemberian pelatihan keterampilan. Sedangkan, di ponpes diberikan pendidikan agama.

"Ini yang menjadi kendala kami. Akibat lahan di Kota Tangsel terbatas, kami belum bisa bangun," ucap mantan Camat Ciptim itu.

Untuk itu, Purnama pun mengusulkan adanya panti sosial lintas daerah. Artinya, Pemkot Tangsel membangun di wilayah lain seperti di Kabupaten Lebak maupun Serang yang lahan kosongnya masih luas.

"Kami harap pemerintah pusat bisa membantu pembangunan panti sosial untuk Kota Tangsel," katanya.