Saat menyusun kata pengantar ini penulis menonton via youtube prilaku manusia dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi III DPR RI dengan PPATK tentang aliaran dana mencurigakan sebesar Rp 349 Trilyun di Kementrian Keuangan dan pihak terkait lainnya. Data keuangan tersebut berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang kemudian dilaporkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam hati bertanya kenapa DPR selaku lembaga tinggi negara pembuat Undang Undang, melalui anggotanya Beni S Karman, Asrul Sani dan Artalia Dahlan malahan mempersoalkan keterbukaan informasi publik yang di lakukan Mahfud MD kepada publik (masyarakat luas). Seharusnya DPR RI sebagai wakil rakyat turut membela kepentingan rakyat dan nantinya dari hasil RDP terse-but dibuktikan ada or tidaknya kasus ini. Masa sih ada transaksi 8,4 T tapi SPTnya 38 M (mestinya 800 M). Kemana itu kelebihan uang yang 762 M. Jika ada tran-saksi mencurigakan ini, DPR dan Pemerintah bisa saja membawa pelakunya ke ranah hukum. Disini mesti ada keadilan dimana rakyat kecil berbelanja ribuan rupiah sedangkan mereka sibuk bertransaksi uang trilyunan.

Pada waktu yang bersamaan muncul berita larangan buka puasa bersama di bulan ramadhan 1444 H. Surat larangan bukber dari Menteri Sekretaris Negara dituju kan pada seluruh Kementrian dan Lembaga Negara. Larangan bukber ini sontak menjadi pergunjingan para nitizen. Apakah ini hasil kinerja ramadhan umat islam ?

Walaupun telah dijelaskan Presiden Jokowi bahwa lara-ngan bukber hanya berlaku untuk kalangan internal, namun dapat disimpulkan bahwa Pemerintah dan DPR fokus kerjanya bukan untuk kepentingan rakyat. Tapi hanya untuk dirinya dan kepentingan partainya saja. Wallahualambisawab.

Bogor 01 April 2023
Teddy Meiyadi, SE, MM

oleh : Teddy Meiyadi Pensiunan PNS/Birokrat Pusat Daerah (1982 - 2021)