Koordinator Honorer K1 Mansur mengatakan, pengangkatan honorer K1 harus segera dituntaskan. Oleh karena itu, pihaknya berharap Wagub Banten agar turun tangan berkomunikasi dengan Menpan-RB
"Kami ingin meminta kejelasan kami dari pemerintah," katanya, Kamis (20/2)

Dijelaskan Mansur, alasan wagub harus turun langsung karena upaya penuntasan honorer K1 akan lebih efektif. "Saat audiensi dengan Menpan-RB Abu Bakar Azwar beberapa waktu lalu, hal ini juga disarankan. Kepala daerah harus berkomunikasi terkait honorer K1," kata Mansur.

Ia menyampaikan, honorer K1 masih ada peluang, mengingat pemberkasan masih diproses. "Kami percaya terhadap pihak Kemenpan-RB akan memperjuangkan nasib kami. Sekarang ini tinggal menunggu hasil pemberkasan yang diteliti oleh tiga instansi yakni Kemenpan-RB, BKN dan BPKP," ujarnya.

Pria yang biasa dipanggil Cacung ini menyatakan, pemberkasan K1 ini menyusul keputusan Menpan-RB yang meninjau kembali pemberkasan honorer K1 Banten. Saat itu, dari 781 honorer K1, yang lolos 10 orang. Sedangkan berdasarkan hasil seleksi CPNS Honorer K2, sebanyak 171 orang dinyatakan lolos.

"Tentu kami gembira ada honorer K1 yang lolos. Untuk yang tidak lolos, masih harus berjuang, karena seleksi CPNS honorer K1 hanya tujuan antara. Sambil menunggu proses pemberkasan, BKN menyarankan honorer K1 agar ikut juga seleksi CPNS honorer K1. Jadi, perjuangan sesungguhnya pada pengawalan proses pemberkasan K1. Kepala daerah juga harus mendorong agar segera tuntas," terangnya.

Menurutnya, kasus sejumlah provinsi lain, menujukkan jika kepala daerah turun langsung, persoalan honorer bisa diselesaikan. "Jawa Barat, honorer yang diangkat tergolong besar. Demikian juga kabupaten/kota di Banten," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Rano Karno menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan arahan dari pemerintah pusat, solusi bagi para honorer K2 yang tidak lolos.
Rano menegaskan, saat ini pihaknya tidak bisa mengambil kebijakan lantaran posisinya yang sebatas Wakil Gubernur. "Kalau soal kebijakan, tentu masih menjadi kewenangan Gubernur. Kalau saya tidak bisa," tegasnya.(gan)