Ia mengatakan, Kementerian Dalam Neger‎i memastikan pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dilaksanakan pada Januari-Februari.

Hal ini berkaitan dengan akan dilaksanakannya Pilkada serentak di 101 daerah. Masyarakat yang belum melakukan perekaman harus secepatnya merekam baik di kecamatan maupun di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Lebih lanjut ia mengatakan, pengadaan blangko KTP-el itu untuk memenuhi kebutuhan sekitar tujuh juta keping. Tjahjo meminta masyarakat untuk lebih bersabar untuk memperoleh KTP-el.

Data Kemendagri, ada sekitar empat juta warga yang belum melakukan perekaman KTP-el.‎ Dia meminta masyarakat proaktif, khususnya yang bermukim di 101 daerah penyelenggara pemilihan kepala daerah. "Dengan merekam dahulu biar hak pilihnya tidak hilang," katanya.

Tjahjo menjelaskan, perekaman KTP-el berfungsi untuk ‎memastikan apakah warga pemohon masih sesuai dengan domisili. Pihaknya menargetkan pertengahan tahun ini sebanyak 183 juta jiwa penduduk Indonesia yang wajib KTP sudah punya KTP-el.

Ditanya apakah pengadaan blangko KTP-el mampu memenuhi kebutuhan tujuh‎ juta keping. Tjahjo menjawab dengan santai. "Berusaha, berusaha. Kenapa terlambat, karena kemarin itu nyetaknya di Belanda dan Prancis. Bila target KTP-Elektronik dapat diselesaikan pertengahan tahun ini, maka menjadi program e-Voting untuk Pemilu 2019. Langkah kami satu dua, satu dua. Tidak bisa ngebut," imbuhnya.

Begitupun saat disinggung langkah antisipasi agar kekosongan blangko KTP-el tidak kembali terulang ke depannya. "Seperti mengemudikan kendaraan, tidak bisa‎ langsung memacu perseneling empat," tandasnya.