"Fokus dilakukan dengan mengontrol semua agenda kerja pembiayaan baik itu APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Banten maupun APBD Kabupaten/ Kota," ungkapnya usai mengikuti Rapat Kerja Percepatan Penurunan Stunting bersama Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin untuk 12 Provinsi Prioritas di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2022).

"Untuk terarah pada penanganan angka stunting dan gizi buruk sesuai dengan program kerja yang ada," tambahnya.

Dijelaskan, penanganan dilakukan secara struktur kelembagaan dalam rangka pendekatan penanganan stunting dan gizi buruk. Secara berjenjang dari Kabupaten/Kota, Provinsi.

"Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi melibatkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Panglima Daerah Militer (Pangdam) dengan jajaran sampai Babinkamtibnas dan Babinsa di tingkat Desa/Kelurahan. Serta Kejaksaan Tinggi yang memiliki peran besar dalam penurunan stunting," ungkap Al Muktabar.

"Melibatkan stakeholder (para pemangku kepentingan) seperti lembaga usaha, universitas, serta masyarakat," jelasnya.

Ditambahkan, pihaknya secara komprehensif melakukan langkah-langkah bersama dalam penurunan angka stunting dan gizi buruk.

"Arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, kita perlu sungguh-sungguh memerankan PKK dan kader Posyandu. Digerakkan sebagai instrumen untuk melakukan pendekatan dalam rangka menurunkan stunting dan gizi buruk," ungkapnya.

"Pendekatan yang kita lakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder. Lalu instrumen pendekatannya mengacu pada apa yang menjadi arahan Menteri Kesehatan, BKKBN, Menteri Dalam Negeri, serta panduan yang disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," pungkas Al Muktabar.