Tantangan Agama dalam Sistem Demokrasi di Indonesia
detaktangsel.com SERPONG - Kehidupan beragama tidak bisa dihindari oleh penduduk Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kekebasan dengan menggunakan sistem demokrasi. Saat ini, sistem demokrasi Indonesia berada di peringkat tiga dunia sebagai negara yang paling sukses menjalankannya.
Dengan sistem ini di Indonesia, setiap orang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasinya hingga memilih pemimpinnya. Sayangnya, sistem demokrasi sering dirusak oleh orang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan agama atau kepercayaan sebagai "senjata politik". Fenomena ini sering terjadi dan tidak hanya di Jakarta.
Ini terungkap saat forum diskusi Islam dan Demokrasi di Indonesia. Kegiatan yang
digelar International Association of Religion Journalism (IARJ), Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) dan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) pada Kamis, (19/10) di Kampus UMN, Gading Serpong.
Pembicara pada diskusi ini mengundang Director Wahid Foundation Yenny Wahid, Secretary General of Muhammadiyah Ab'dul Muti, dan Member of the Indonesian Ulama Council and Director for International Centar From Islam and Pluralism Syafiq Hasyim. "Orang barat sering kali berpikiran kalau Islam tidak percaya pada demokrasi," ujar Yenny Wahid.
Perkataan tersebut diangkat Yenny dari kasus radikal atau teroris yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah persepsi masyarakat mengenai muslim yang menjadi teroris atau melakukan tindakan radikal untuk mengutarakan pendapat. Kejadian ini memberikan dampak buruk pada bagaimana orang memandang Muslim. "Ketika Indonesia diserang teroris, banyak juga orang Muslim yang kecewa. Ini bukan tentang Agama, tapi orang yang melakukan kegiatan buruk dengan membawa nama Agama. Muslim di Indonesia itu sangat mendukung demokrasi," ujar Yenny.
Abdul juga menekankan, bahwa Muslim di Indonesia juga mendukung demokrasi. Menurutnya, dengan sistem ini semua menjadi transparan serta akuntabel, setiap orang punya hak yang sama. Hal itulah yang diinginkan orang Muslim.
Saat menggunakan sistem demokrasi, setiap orang akan dipandang memiliki posisi yang sejajar. Jabatan setinggi apapun tidak berpengaruh di mata hukum, begitu pula di mata Islam. "Semua orang sama, tidak terbatas gender usia, bahkan keluarga sekalipun," kata Yenny.
Fenomena korupsi di Indonesia juga merusak persepsi mengenai sistem demokrasi. Koruptor memanfaatkan sistem yang bebas ini demi keuntungannya sendiri. "Bukan demokrasi yang buat orang korupsi, tapi sikap dan sifat orangnya lah yang membuat dia melakukan korupsi," ujar Abdul.
Indonesia memiliki tantangan besar untuk membuat "kedamaian sebenarnya" di kehidupan sosial. Semua menjadi sejajar (demokrasi) dengan mentoleransi perbedaan etnis dan agama.