Kota Tangerang Selatan telah sampai pada umur yang ke 9 tahun, tepatnya pada tanggal 26 November 2017. Dan pemerintah Kota Tangerang Selatan turut merayakan peringatan hari jadi Kota Tangerang Selatan yang ke-9 dengan berbagai serangkaian acara yang dilaksanakan mulai dari acara Lenong, Clothing expo, fun bike, festival tangsel yang digelar selama delapan hari yang didalamnya acara tersebut sangat meriah dan berbagai agenda yang lain.

Kemudian dalam acara tersebut menghadirkan beberapa artis dan penyanyi ternama di tanah air, salah satunya misalnya sang raja dangdut H. Rhoma Irama. Semua kegiatan tersebut tentu membutuhkan biaya yang dari hasil pengamatan kami, biaya tersebut tentu tinggi dan lebih dari Rp1 Miliar.

Kemudian publik tentu akan kembali bertanya-tanya tentang kegiatan yang diselenggarakan itu. Pertanyaannya bisa bermacam-macam. Antara lain misalnya, untuk menyelenggarakan acara sebesar itu, duitnya dari mana? Acara itu diadakan untuk siapa? Apa manfaat acara tersebut untuk publik? Publik tentu akan menuntut keterbukaan dan akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan tersebut, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas.

Bagi kami, transparansi anggaran dan akuntabilitas atas kegiatan tersebut sangat penting, agar kemudian publik tidak merasa dibodohi dengan agenda-agenda yang sifatnya seremonial saja.

Yang kemudian menguras banyak anggaran publik, dan sebenarnya tidak mendatangkan manfaat yang baik pula bagi publik. Kita bisa lihat bersama-sama bahwa acara yang diadakan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan yang begitu mewahnya tentu bersumber dari anggaran APBD Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang penganggarannya tidak kurang dari Rp1 Miliar. kemudian kami menduga bahwa sasaran dari kegiatan ini bukanlah publik value oriented, dari sini bisa kelihatan bahwa sasaran dari kegiatan ini adalah pemerintah itu sendiri. Kami sangat menyayangkan ketika kegiatan ini hanya sebatas seremonial saja, atau seperti apa yang banyak dikatakan oleh publik, bahwa “hal ini hanya untuk menghabiskan anggaran akhir tahun” guna mengurangi SILPA yang ada. Sementara diluar sana, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan hak-hak mereka.

Tangsel yang mempunyai motto cerdas, modern dan religius ini, kami berharap, pemerintah dalam hal ini Walikota dan Wakilwalikota Tangerang Selatan melaksanakan kegiatan dan mengelola APBD pun juga cerdas, bahwa pengelolaan anggaran pemerintah harusnya secara keseluruhan berorientasi pada pemberian pelayanan publik yang prima, baik itu kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya. Karena kami melihat bahwa pemerintah Kota Tangsel masih lalai dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya.

Ini dibuktikan dengan keterangan dari seorang ibu salah satu warga kelurahan ciater, seminggu yang lalu pada sebuah media online, dia menerangkan bahwa anaknya yang masih berumur tiga tahun mengidap tumor, kemudian ia dan suami harus mengalami kebingungan karena merasa “dioper-oper” selama mencari pengobatan medis sang anak.

Seminggu di RSU Tangsel tidak ada kejelasan penyakit anaknya, dirujuk ke RS Fatmawati dan kemudian perawat yang bertugas tidak menerima dan memerintahkan kepada pasien untuk pulang. Contoh kedua, dalam salah satu koran cetak yang memotret kondisi kakek menjadi potret kemiskinan tangsel. Yaitu kakek radi dan istrinya yang sudah lanjut usia salah satu warga kelurahan pondok pucung kecamatan pondok aren yang tinggal disebuah gubuk kecil, yang sebenarnya tidak layak untuk ditinggali.

Hal ini membuktikan, bahwa perhatian pemerintah pada pelayanan publik yang ada di Tangsel masih sangat buruk. Oleh sebab itu, kami menuntut pertama, Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan untuk mengelola APBD Tangsel yang berorientasi pada pelayanan publik, tidak lagi mengadakan kegiatan yang menghabiskan banyak anggaran pemerintah hanya untuk kegiatan seremonial saja. Dan kedua, kami menuntut transparansi dan akuntabilitas atas kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tangerang Selatan.

Oleh: Koordinator TRUTH Aco Ardiansyah Andi Patingari