Asisten Daerah II Pemkot Tangsel Dedi Budiawan mengatakan, pengerjaan fisik di dua instansi itu merupakan implementasi dari kebijakan walikota yang sudah dirancang dua tahun lalu. Tujuannya, ujar Dedi, agar dua dinas itu bisa fokus menggarap proyek-proyek fisik.

Lebih lanjut Dedi mengungkapkan, selama ini proyek fisik ada yang dikerjakan tidak hanya digarap dua dinas itu, tetapi dinas yang programnya punya pengerjaan fisik. Seperti Dinas Pendidikan yang menggarap pembangunan sekolah, Dinas Kesehatan yang menggarap pembangunan puskesmas, atau dinas-dinas lainnya.

"Dindik dan Dinkes kita fokus menggarap kegiatan yang lain, beban pengerjaan fisik diserahkan ke DTKPB serta DBMSDA," katanya, kemarin.

Dedi mengatakan untuk nominal anggaran pasti dua dinas itu, Dedi tidak mengetahui pasti, namun angkanya mencapai triliunan rupiah. Khusus DTKPB angkanya bisa mencapai Rp 900 miliar, sedang DBMSDA angkanya belum kelihatan karena saat ini masih dalam penggodokan.

Tingginya anggaran untuk DTKPB, lanjut Dedi, karena tahun depan proyek pembangunan pemerintahan tengah digarap. Sesuai jadwalnya, pada 2015 seluruh gedung pusat pemerintahan memang akan digarap. Meski pada tahun ini, pengerjaan pusat pemerintah juga sudah dimulai, namun tidak seluruhnya.

"Tahun ini gedung yang dibangun untuk kantor walikota dan beberapa SKPD. Tahun depan keseluruhan kantor SKPD,"ungkapnya.

Sementara untuk DBMSDA fokus menggarap perbaikan, pemeliharaan jalan, ataupun gorong-gorong. Pembuatan saluran air juga menjadi skala prioritas. Dirinya juga meminta agar dua dinas itu bisa fokus bekerja agar program yang sudah direncanakan bisa berjalan maksimal.

Sebelumnya Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengeluhkan kurang maksimalnya serapan proyek fisik. Dirinya bahkan sudah berulang kali meminta instansi terkait kerja cepat. "Saya capek marah-marah terus dalam setiap evaluasi, hasilnya masih begitu saja," ungkapnya.

Proyek fisik yang belum tergarap, kata Benyamin, diantaranya pembangunan gedung SKPD 2 dan SKPD 3, pembangunan Taman Budaya, lalu ada pula pembangunan gedung Sekolah Dasar (SD) yang hingga kini pembangunannya masih 30 persen. Total duit yang belum terserap mencapai ratusan miliar rupiah.

Direktur Sekolah Demokrasi Deddy Ramanta menilai penggarapan proyek fisik di dua dinas awalnya memang agar pengawasan program bisa terukur. Artinya untuk melihat sejauh mana program berjalan, patokan pada dua dinas itu. Namun ini bisa menjadi masalah bila serapan anggaran tahun ini di kedua dinas tersebut kurang maksimal.

"Walikota harus berhati-hati menyerahkan proyek fisik di dua dinas itu. Jangan-jangan malah menjadi beban masalah dikemudian hari," ungkapnya.a