Rawannya Dana Hibah Pada Pilkada Kota Tangsel 2015

Dodi Prasetya Azhari SH Dodi Prasetya Azhari SH

detaktangsel.com OPINI - Persentase kenaikan usulan dana hibah itu mencapai 256 persen dari usulan semula, akan digunakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Di antaranya, pemberian dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaskada) Tangerang Selatan.

Ada hal yang tidak masuk akal, dan terkesan rawan penyimpangan. Nilai usulan dana hibah itu terlalu besar. Menurut saya, hal itu tidak begitu pantas, dan sepertinya sesuatu kebijakan yang berlebihan dan tidak tepat guna. Dan hal ini harus di kritisi dan di kaji tingkat urgent nya dan tingkat prioritasnya mengingat usulan dana hibah jauh lebih besar dari usulan dana untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang berdasarkan skala prioritas harusnya lebih penting.

Memang dalam setiap pemilu atau pemilukada, APBN dan APBD selalu terancam, apalagi dalam kondisi sekarang.

Ada kecenderungan calon pertahana menggunakan APBD untuk kepentingan pemenangannya mengingat kuasa anggaran ada di tangan mereka. Terlebih lagi, pihak eksekutif maupun legislatif sekarang ini cenderung saling berkompromi untuk mengamankan kepentingan masing-masing. ada beberapa celah yang biasa dimanfaatkan pertahana untuk memakai pola politik anggaran dengan menggunakan APBD sebagai modal politik.

Pertama, melalui pemberian bantuan dana sosial dan dana hibah, Pos alokasi dana ini di nilai yang paling rawan bocor. Salah satu cara yang mereka gunakan di anggaran adalah dengan menggelembungkan dana Bansosnua. Mungkin sekedar saran untuk mengantisipasinya kiranya Bawaslu harus berperan dan mengajak BPKP dan juga Inspektorat Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan khusus terkait hal itu.

Selanjutnya, selain dana Bansosnua yang biasa dilakukan strategi calon pertahana adalah dengan membuat program-program populis mentoring pilkada. Program populis yang biasanya berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan, program dan langkah ini cenderung mendadak dan tampil terbuka sebagai sosialisasi dan ajang kampanye menarik minat masyarakatnya.

Ketiga, dengan menambah tunjangan gaji birokrat atau pegawai negeri sipil di daerah. Bahkan sudah ada beberapa daerah dimana pada proses pilkada para calon pertahana disinyalir telah menaikkan anggaran belanja birokrasinya menjelang pemilihan.

Peluang berikutnya adalah dengan menyusupkan kepentingan calon pertahana dalam menyusun APBD-Perubahan 2015 dan APBD 2016. Momentum penyusunan APBD-P 2015 yang biasanya terjadi pada Agustus hingga Oktober rawan digunakan pertahanan untuk mengubah postur APBD sehingga mendukung program yang akan dilakukan pertahana demi mengambil hati pemilih.
Dengan demikian, program-program populis cenderung lebih banyak dibandingkan dengan program yang menjadi prioritas daerah.

Hal ini harus jadi perhatian publik, minimal perhatikan peluang-peluang kecurangan yang bisa saja terjadi. Cara-cara curang dan tidak adil dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) tersebut harus ditolak, demi lahirnya pemimpin yang amanah dan bersih. Kita harus mampu benahi dan perbaiki semua. Semoga info ini mampu mencerdaskan masyarakat tangerang selatan.

Penulis
Nama : Dodi Prasetya Azhari SH
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Twitter : @Prasetya_Noy
FB : Prasetya Azhari

« January 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Cuaca

Jakarta, Indonesia
Partly Cloudy
26°C (26°C 22°C)

Go to top