"Saat ini, untuk lurah non PNS belum tahu kapan rampungnya. Saya telah beberapa kali menanyakannya, namun belum ada jawaban pasti. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) juga mengemuka yang dijadikan dalih Pemkot kenapa lurah non PNS belum kelar-kelar" katanya anggota DRPD Tangsel Komisi 1 Ledi MP Butar-Butar, Kamis (19/2).

Ledi mengaku persoalan lurah non PNS harus segera dirampungkan karena pembahasannya sudah lama dibahas, sejak Kota Tangsel berdiri enam tahun lalu. Menurutnya masalah lurah non PNS ini menjadi pekerjaan rumah walikota yang harus rampung sebelum jabatannya berakhir, April 2016 mendatang.

"Harus segera rampung, karena akan menjadi persoalan kalau tidak dituntaskan," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini.

Ledi mengatakan, banyak persoalan yang mengemuka terkait status lurah non PNS, seperti pemberian keputusan hingga keabsahan sebuah kebijakan. Soalnya lurah non pns adalah mantan kepala desa sewaktu status Kota Tangsel belum berdiri dan masih induk di Kabupaten Tangerang. Para lurah non PNS ini terpilih melalui proses pemilihan yang dilaksanakan secara terbuka.

"Rata-rata sudah puluhan tahun menjadi lurah. Ini kan tidak baik, harus segera ada perubahan,"tuturnya.

Perlu diketahui, dari 54 kelurahan di Kota Tangsel, 27 kelurahan dipimpin lurah non PNS. Mereka sudah menjabat sejak awal tahun 2000-an. Pasca Kota Tangsel berdiri, sudah banyak wacana untuk mengganti lurah non PNS, namun hingga tahun keenam Kota Tangsel belum ada pergantian tersebut.

Kabag Humas dan Protokoler Kota Tangsel Dedi Rafidi beberapa waktu lalu mengakui persoalan lurah non PNS akan segera dirampungkan. Karena ada persoalan adminstrasi membuat masalah tersebut belum kelar-kelar. Meski begitu ia mengaku masalah ini bisa rampung dalam waktu dekat ini. "Insya Allah tidak lama lagi bisa selesai," ungkapnya.