Data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangsel hingga pertengahan Oktober dari Rp 2,6 triliun APBD, baru Rp 1,006 triliun yang terserap atau 38 persen, sementara Rp 1,595 triliun belum digunakan. Dari jumlah tersebut penggunaan belanja tidak langsung mencapai 66 persennya atau Rp 418 miliar dari Rp 628 miliar dana yang dianggarkan.

Sementara penggunaan belanja langsung mencapai 29,83 persen atau Rp 588,589 miliar dari Rp 1,973,115 triliun dana yang dianggarkan. Serapan ini sendiri jauh lebih rendah dibanding serapan pada tahun lalu. Pada Oktober tahun lalu, APBD Kota Tangsel mencapai Rp 2,2 triliun, serapannya Rp 987 miliar atau 44,5 persen, sementara Rp 1,229 triliun belum terserap.

Dari jumlah tersebut penggunaan belanja tidak langsung mencapai Rp 413 miliar atau73,26 persen dari anggaran yang disediakan Rp 564,334 miliar. Sedang belanja langsung mencapai Rp 574,198 miliar atau 34,75 persen dari Rp 1,652 triliun yang dianggarkan.

Kepala DPPKAD Kota Tangsel Uus Kusnadi mengatakan ada beberapa penyebab serapan APBD masih rendah, seperti pengesahan APBD yang terlambat hingga beberapa kegiatan yang belum rampung.

"APBD 2014 kan baru April disahkan, terlambat beberapa bulan. Ini juga berpengaruh terhadap serapannya yang sekarang baru 38 persen," katanya kepada wartawan, kemarin.

Uus mengungkapkan serapan yang masih rendah bisa terus dipacu dalam beberapa bulan ke depan. Ia yakin angka serapan bisa meningkat, apalagi dua bulan banyak pengerjaan fisik bisa rampung.

"Sekarang ini ada beberapa pengerjaan fisik yang mau selesai. Bulan depan mungkin serapannya bisa naik lagi," ungkapnya.

Sementara, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengakui serapan APBD yang baru mencapai 38 persen masih terhitung rendah. Harusnya di Oktober ini penyerapan anggaran di atas 50 persen. "Kalau dilihat angkanya rendah. Ini yang harus ditingkatkan biar saat tutup buku tahun depan serapannya bisa diatas 75 persen," ungkapnya.

Benyamin mengatakan pihaknya sudah menghubungi beberapa SKPD yang serapan rendah agar segera merealisasikan program. Untuk yang pembangunan fisik, kata Benyamin, SKPD harus mendesak pihak ketiga yang mengerjakan proyek tersebut. Kalau perlu diberikan sanksi berupa tidak diberikan kerjaan pada proyek berikutnya.

Pihaknya juga akan berupaya agar di sisa waktu beberapa bulan ini realisasi beberapa program bisa rampung. Dalam beberapa rapat pimpinan juga sudah dijelaskan agar SKPD bisa terus bekerja keras.

"Serapan anggaran harus lebih bagus, agar program berjalan dengan baik," katanya.