"Kami telah mengroscek kepada pihak pengelola asrama di PT Nikomas. Hal ini untuk melengkapi data NIK. Karena kami kesulitan mengkroscek satu per satu seperti NIK di penduduk biasa," kata Ketua Pokja Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) KPU Provinsi Banten.

Menurut Didih, sistem pendataan karyawan yang tinggal di asrama PT Nikomas sejauh ini sudah menggunakan sistem online. Sehingga memudahkan untuk melakukan pendataan bagi karyawan yang keluar masuk ke perusahaan tersebut.

"Berhubung pendataan karyawan yang tinggal di asrama sudah menggunakan sistem online, tentunya memudahkan kami dalam melakukan pendataan," katanya.
Umumnya NIK invalid di Kabupaten Serang tersebut, tambahnya, karena NIK kosong, tak memiliki identitas, khawatir sudah tercatat di daerah lain, dan sudah pindah domisili. Dari jumlah itu hanya sekitar 3 ribu yang memiliki KTP.

"Kami meminta pihak perusahaan berkoodinasi dengan Disdukcapil setempat untuk melengkapi data-data kependudukan karyawannya. Karena kualitas pemilu 2014 adalah merupakan tanggung jawab bersama," ujar Didih yang juga Ketua Kelompok Kerja Divisi Data Informasi Humas dan Hubungan Antarlembaga KPU Banten ini.

Ia menjelaskan, dalam kesempatan itu juga KPU telah berkoordinasi dengan pihak manajamen perusahaan PT Nikomas untuk menyiapkan 29 TPS yakni TPS 14 s/d TPS 35 di lokasi tersebut. Mereka siap untuk menyiapkan TPS dan pihak perusahaan juga menyanggupi untuk melengkapi data-data kependudukan karyawannya.

Dikatakan, dua daerah di Banten yakni Kota Serang dan Cilegon yang NIK invalidnya sudah tidak ada atau sudah beres. Sebagian besar NIK invalid yang belum beres itu terdapat di Kabupaten Serang berjumlah 12.031 pemilih dan Kota Tangerang 17.959 pemilih. (gan)