Wakil Gubernur Rano Karno bertekad mengurangi masalah sosial di setiap daerah yang dipimpinnya. Ia mengetuk seluruh jajaran Dinas Sosial di Banten untuk menyamakan persepsi untuk meminimalisir permasalahan ini.

"Bagaimana kita bisa memecahkan sebuah masalah jika kita tidak berkoordinasi. Saya tidak suka bilamana ada Dinas Sosial se-Provinsi Banten menutupi data, baik data kemiskinan, maupun gizi buruk bila memang masih ada," ungkap Rano Karno ketika membuka Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Kesejahteraan Sosial Tingkat Provinsi Banten 2014 serta pengukuhan Pelaksana Forum CSR Kesejahteraan Sosial.

Pada kesempatan ini Pemprov Banten juga membuka Rakorbid Kesejahteraan Sosial Tingkat Kecamatan.

Rakor yang berlangsung di Aula Gedung Krakatau II Hotel Marbella Anyer, Selasa (25/3), ini dihadiri Staf Ahli Kementerian Sosial, Kepala Dinas Sosial se-Provinsi Banten, organisasi sosial, serta para tokoh masyarakat.

Rano meminta semua masalah sosial ini agar disampaikan secara real tanpa ditutup-tutupi. Karena tidak ada suatu wilayah atau daerah yang tidak punya masalah sosial.

Ia menilai, rakorbid dan pengukuhan Forum CSR ini adalah langkah awal pemprov untuk bersinergi dengan pemkot serta pemkab se-Provinsi Banten. Langkah ini bertujuan agar seluruh Dinsos bersama-sama berupaya mengurangi masalah sosial di setiap daerah masing-masing.

Rano mengaku, masalah sosial sangat rentan. Apalagi pelaksanaan Asian Tread atau perdagangan bebas akan berlangsung pada 2015. Misalnya, dokter asing bisa buka praktik di Indonesia. Hal ini tidak bisa ditahan atau dihalang-halangi.

"Kondisi akan menimbulkan persaingan ketat. Bila tidak diperkuat pondasinya, kesenjangan sosial pasti makin terbuka lebar. Untuk itu, kita banyak memberikan masukan ke pihak pemkab dan Pemkot agar bersama-sama membangun tentang kesosialan," tandasnya.

Ia mengaku sampai saat ini bantuan untuk permasalahan sosial belum merata di Banten. Lalu, ia berjanji dan memastikan akan merata setahun ke depan.

Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nandy mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan kegiatan Musrenbang pada 2013 sebelum pelaksanaan rakorbid ini. Nah, hal ini menjadi program prioritas pada 2014. Bahkan, kegiatan ini perlu disosialisasikan agar ada persamaan presepsi serta program.

Sehingga program kegiatan di 2014 ini memetakan dengan pemahaman mereka selama proses perencanaan di pada 2013. Di samping itu, rakorbid berlangsung untuk mendengar masukan dari pemkab dan pemkot tentang apa yang perlu diakomodir untuk perencanaan pada 2015.

Seperti yang dibicarakan Wagub, menurutnya, rakorbid ini sebagai bahan baku di Musrenbang Tingkat Provinsi, 15 April mendatang. Dengan demikian, pembahasaannya fokus sesuai tupoksi Dinsos yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 26 jenis dan 2 kriteria. Mulai dari kemiskinan, kecacatan, ketelantaran, ketunaan, korban tindak kekerasan, kebencanaan, dan keterpencilan.

Ia menjelaskan, ketujuh kriteria itu menjadi dasar pokok pembahasan. Sehingga Dinsos akan memiliki data dari masing-masing kabupaten dan kota tentang penyandang masalah sosial dan dirumuskan agar selaras dengan kebutuhan yang mengacu pada data. (Alie)